Impor Beras Terbesar dalam Sejarah, Said Abdullah: Ada Ketidakwajaran

Berita Baru, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti fakta bahwa Indonesia tidak mencapai swasembada beras dalam periode 2019-2022. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor beras terus dilakukan selama kurun waktu tersebut.

Menurut Said Abdullah, berdasarkan data BPS, Indonesia telah mengimpor beras sejak 2014 hingga 2023. Pada 2014, impor beras mencapai 844 ribu ton, dan pada 2015 sebanyak 861 ton. Jelang pemilu 2019, terjadi lonjakan impor beras menjadi 2,25 juta ton pada 2018, meskipun pada 2017 impor hanya 305 ribu ton.

“Hal serupa terjadi jelang pemilu 2024. Impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, merupakan impor terbesar dalam sejarah republik ini berdiri,” ujar Said Abdullah.

Said Abdullah menilai bahwa mengaitkan impor beras dengan bencana El Nino tidak relevan. Ia mengakui adanya El Nino pada 2023, yang menyebabkan musim kering agak panjang, tetapi periode tersebut berlangsung kurang dari empat bulan. Dengan adanya kebutuhan untuk menutup pasokan beras sebagai cadangan saat gagal panen, Said Abdullah menyoroti kebutuhan impor yang mencapai 3,06 juta ton pada 2023.

“Pertanyaannya, apakah gagal panen sampai memerlukan kebutuhan impor beras mencapai 3,06 juta ton pada tahun 2023? Mari kita bandingkan hasil panen padi pada tahun 2022 dan 2023,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada 2022 mencapai 54,75 juta ton, sedangkan pada Oktober 2023, produksi GKG mencapai 53,63 juta ton. Said Abdullah menilai bahwa potensi produksi GKG sepanjang 2023 masih lebih besar dari data rilis terakhir BPS.

Data BPS juga mencatat produksi beras pada 2022 sebanyak 31,5 juta ton dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton. Said Abdullah menyatakan bahwa masih mungkin terjadi perubahan data produksi beras hingga Desember 2023.

“Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada tahun 2023,” tegas Said Abdullah.

Sementara itu, Said Abdullah juga menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut bahwa Indonesia sudah swasembada beras pada 2019 hingga 2022.

“Debat capres dan cawapres adalah ajang untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan dari sisi kemampuan pengetahuan semata, tetapi juga sarana rakyat mengetahui kualitas kejujuran, dan kepemimpinan. Jadi sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkapkan data yang jujur,” ujarnya.

Said Abdullah menegaskan bahwa urusan beras sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan nasib jutaan petani. Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan data terkait kebijakan pangan