Huawei: Sanksi AS Tidak Berpengaruh pada Pengiriman Peralatan 5G ke Inggris

Berita Baru, Internasional – Pada hari Rabu (8/7), Wakil Presiden Huawei Victor Zhang mengatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh AS kepada Huawei tidak memiliki dampak langsung pada kemampuan Huawei dalam memasok komponen dan peralatan jaringan 5G ke Inggris, menurut Reuters.

Sejak Mei 2020, AS mengumumkan memberikan sanksi kepada Huawei dengan tujuan untuk melumpuhkan kemampuan Huawei dalam mendapatkan pasokan chip canggih yang diperlukan dalam membuat peralatan komunikasi.

Namun, Zhang menegasakan bahwa akan butuh waktu berbulan-bulan dalam memahami dan menentukan dampak dari sanksi tersebut.

“Pembatasan [sanksi AS] ini sebenarnya tidak berdampak pada kemampuan Huawei untuk memasok komponen dan peralatan jaringan 5G ke Inggris pada saat ini,” terang Zhang.

“Kita perlu bicara tentang dampak jangka panjang, butuh waktu, butuh berbulan-bulan,” imbuhnya.

Pada bulan Januari, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan Huawei tetap akan diberi peran dalam membangun jaringan 5G di Inggris, namun bukan pada bagian ‘inti’.

Namun beberapa anggota parlemen banyak yang mengatakan adanya sanksi dari AS itu akan mempunyai dampak signifikan pada kemampuan Huawei untuk secara aman memasok peralatan dan komponen 5G-nya ke Inggris.

Lalu pekan kemarin, dinas intelijen siber Inggris GCHQmengirimkan laporan pada Johnson berisi bahaya-bahaya jika Inggris tetap menggunakan Huawei. Johnson kemudian harus membahas bersama dengan Parlemen dengan tenggat akhir bulan Juli ini.

Laporan itu juga mendorong Inggris untuk ‘membersihkan’ semua produk teknologi Huawei di Inggris dalam 6 bulan ke depan.

Menanggapi hal itu, Zhang mengatakan para pejabat Inggris harus berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan yang menurut Zhang merupakan ‘keputusan jangka panjang yang kritis’.

“Kami percaya penting untuk menunggu sampai semua fakta dan implikasinya diketahui. Sekarang bukan waktunya untuk terburu-buru dalam membuat keputusan penting tentang Huawei,” kata Zhang.

Selain itu, hubungan antara China dan Inggris dalam pekan ini semakin tegang sehubungan dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Di satu sisi, Inggris mengatakan China telah melanggar melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984. Di sisi lain, China menegaskan Inggris tidak mempunyai kedaulatan, yuridiksi atau hak pengawasan apapun atas Hong Kong, seperti yang dikatakan Dubes China untuk Inggris Liu Xioming.