Dewan Keamanan PBB Akhirnya Sepakati Masalah Bantuan Suriah

Berita Baru, Internasional – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memutuskan untuk memberikan wewenang bantuan kemanusian lintas batas dari jalur Turki ke barat laut Suriah selama setahun, menurut rilis pers PBB, Sabtu (11/7).

Keputusan itu diambil setelah upaya pertemuan keempat DK PBB. Dua puluh empat jam sebelumnya, China dan Rusia memveto kesepakatan itu dengan alasan melanggar otoritas pemerintah Suriah.

Dengan disepakatinya proposal resolusi Jerman-Belgia atau Resolusi 2533 itu, maka selama setahun ke depan, PBB dapat langsung memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan bantuan penyelamat lainnya ke Suriah melalui jalur perbatasan Bab Al-Hawa dengan tanpa izin dari pemerintah Suriah.

Anggota DK PBB yang menyatakan dukungannya adalah Estonia, Prancis, Indonesia, Niger, St. Vincent dan Grenadines, Afrika Selatan, Tunisia, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam. Sementara China, Republik Dominika, dan Rusia memilih abstain.

Dengan demikian, otoritas Resolusi 2054 dari DK PBB sebelumnya, yang berlangsung selama enam tahun dan berakhir Jumat (10/7) kemarin, kini resmi diganti dengan Resolusi 2533.

Jerman dan Belgia yang menjadi sponsor atas resolusi itu merasa senang dengan keputusan akhir ini. “Ini adalah kabar baik bagi jutaan orang di Suriah bahwa Dewan Keamanan akhirnya dapat menyetujui proposal kompromi kami,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Tak lama setelah pemungutan suara dilakukan Maas mengatakan bahwa negosiasi DK PBB saat itu dipandu dengan ‘pertimbangan kemanusiaan’ dan ‘tuntutan pekerja bantuan di lapangan.’ Karena itu, ia yakin bahwa ke depan akan lebih banyak bantuan dan penyebrangan yang diperlukan.

“Pada akhirnya, kami mengusulkan kompromi untuk melestarikan mekanisme,” kata Maas.

Sementara itu, Jubir Sekjend PBB mengatakan bahwa resolusi baru ini akan membatu melindungi 2.8 juta orang yang membutuhkan di Suriah sampai Juli 2021.

“Bantuan kemanusiaan lintas batas tetap menjadi jalur kehidupan bagi jutaan orang yang membutuhkan di daerah ini dan di luarnya,” ia menegaskan.

China dan Rusia tampaknya tetap bersikeras menentang resolusi itu dengan alasan resolusi itu akan digunakan untuk mempolitisasi bantuan kemanusiaan lebih dari 11 juta warga Suriah pada Rabu (8/7).

Rusia kemudian melancarkan proposal seperti Jerman-Belgia, di mana dalam proposalnya Rusia ingin pengiriman bantuan dilakukan hanya lewat Bab Al-Hawa, tapi hanya selama 6 Bulan atau sampai 10 Januari 2021. Namun pada Kamis (9/7), proposal itu pun gagal karena tidak punya suara yang mencukupi.

Empat negara mendukung proposal Rusia (Cina, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Vietnam), tujuh negara menolak proposal Rusia (Belgia, Republik Dominika, Estonia, Perancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat), sementara empat negara abstain (Indonesia, Niger, Saint Vincent dan Grenadines, Tunisia).

Sementara itu, Sekjend PBB Antonio Guterres menekankan pentingnya pengiriman bantuan ke Suriah terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia pun merekomendasikan 2 jalur bantuan, yaitu Bab al-Hawa dan Bab Al-Hawa (menuju Aleppo) dan Bab Al-Salam (menuju Idlib). Namun rekomendasi itu tidak disetujui oleh China dan Rusia.