Soal Asap di Malaysia, BMKG & KLHK Beri Penjelasan

Berita Baru, Jakarta – Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lewat Citra Satelit Himawari dan Satelit Sentinel, teridentifikasi adanya peningkatan jumlah titik-titik panas secara mencolok di beberapa wilayah ASEAN. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya asap lintas batas (transbondary haze).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di wilayah Semenanjung Malaysia dan sebagian Vietnam, yang memicu peningkatan kabut asap dan menyebar secara lokal di wilayah masing-masing.

“Asap di Sumatra tidak terdeteksi lintasi Selat Malaka karena terhalang angin kencang dan dominan di Selat Malaka,” ujar Dwikorita dalam jumpa pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (10/9/2019).

Lonjakan jumlah hotspot terlihat hampir merata di wilayah Semenanjung Malaysia pada 7 September 2019 yang mencapai 1423 titik, dari sebelumnya 1038 titik pada 6 September 2019. Sementara di Riau dan perbatasan Sumatera bagian timur, terjadi penurunan jumlah hotspot, yakni dari 869 titik pada 6 September 2019 menjadi 544 titik pada 7 September 2019.

“Tanggal 5, Indonesia diduga kirimkan asap dari Sumatera ke Malaysia. Dari satelit Himawari terlihat di Riau mulai muncul hotspot sedikit, tapi di Semenanjung Malaysia hotspot rapat di pantai, meluas hotspot-nya,” kata Dwikorita.

Sementara itu, terjadi lonjakan titik panas di Serawak dan Kalimantan Barat pada tanggal 4 September 2019. Namun demikianmeski sempat terjadi penurunan titik panas pada tanggal 8 September 2019 di Serawak, namun meningkat kembali pada tanggal 9 September 2019.

Terkait hal tersebut, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman juga menjelaskan bahwa kejadian karhutla yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 masih normal.

“Apa yg terjadi di kita ini merupakan fluktuasi tahunan yang biasa terjadi di Indonesia, ini masih di bawah dari Business As Usual (BAU) yang biasa terjadi di Indonesia. Hal ini karena Pemerintah Indonesia telah merubah paradigma dari pemadaman menjadi pencegahan,” ujar Ruandha. [Siaran Pers]