Bertemu Luhut, Direktur IMF Bahas Hilirisasi Nikel di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, untuk membahas program hilirisasi nikel dan produk tambang lainnya yang dilakukan oleh Indonesia.

Pertemuan ini terjadi setelah sebelumnya IMF meminta Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan larangan ekspor nikel. Georgieva menggambarkan diskusi dengan Luhut sebagai konstruktif dan menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia.

Dalam cuitannya di akun Twitter @KGeorgieva, ia menyatakan, “Selalu menyenangkan melihat teman baik saya @kemenkomarves Menteri @luhut_binsar dan pelajari tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah & lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunannya yang ambisius. Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. #Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya – ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri,”.

Sebelumnya, IMF telah meminta Presiden Jokowi untuk melonggarkan larangan ekspor nikel dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan pada Minggu, 25 Juni 2023.

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik upaya Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah ekspor mineral dan menarik investasi asing melalui kebijakan hilirisasi. IMF juga mendukung transfer keterampilan dan teknologi, tetapi menekankan perlunya analisis biaya-manfaat lebih lanjut dan pengurangan dampak lintas batas.

Namun, permintaan IMF ini mendapat reaksi keras dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Ia menilai permintaan IMF tidak berdasarkan logika dan berpotensi mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

“Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia,” ujarnya pada Jumat, 30 Juni 2023.

Reaksi ini menunjukkan kompleksitas dalam mengelola kebijakan ekonomi yang berdampak pada kedaulatan negara. Diskusi antara IMF dan pemerintah Indonesia mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan prinsip kedaulatan nasional.