Aturan E-commerce ‘Regresif’ India, Dapat Merusak Hubungan Dagang India-AS

E-Commerce
Walmart di India

Beritabaru.co, Internasional. – Walmart mengatakan kepada pemerintah AS secara pribadi pada bulan Januari lalu bahwa aturan investasi baru India untuk e-commerce bersifat regresif dan berpotensi merusak hubungan dagang.

Upaya lobi tidak membuahkan hasil pada saat itu, India menerapkan aturan baru mulai 1 Februari. Adanya peraturan e-commerce telah menjadi salah satu masalah terbesar dalam hubungan dagang yang berantakan antara New Delhi dan Washington.

“Kabar itu datang sebagai kejutan total … ini adalah perubahan besar dan perubahan kebijakan yang regresif,” senior Walmart untuk Urusan Pemerintah Global, Sarah Thorn mengatakan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam sebuah email pada 7 Januari.

Beberapa bulan sebelumnya, Walmart telah menginvestasikan sejumlah  $ 16 miliar pada e-commerce India Flipkart, sebuah akuisisi terbesar yang pernah ada di dunia.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters pada hari Kamis (11/07/2019), Walmart mengatakan secara teratur menawarkan masukan kepada AS dan pemerintah India tentang masalah kebijakan ini.  “Walmart telah melakukan konsultasi yang baik dengan pemerintah India,” seorang juru bicara perusahaan menegaskan.

Berita Terkait :  CIA Tuduh China Sekongkol dengan WHO Tunda Peringatan Global Corona

Dalam surat yang dikirim pada bulan Januari untuk USTR, Walmart mengatakan ingin adanya penundaan enam bulan dalam implementasi aturan, tetapi itu tidak terjadi. Washington memang mengkhawatirkan tentang kebijakan tersebut dengan New Delhi, tetapi India tidak  memberikan tanggapan yang jelas. kata seorang pejabat kementerian perdagangan India kepada Reuters pada saat itu.

Walmart menyoroti masalah di India soal komplikasi peraturan yang merestrukturisasi bisnis internasionalnya untuk mendorong pertumbuhan dan penjualan online.

Dalam perwakilannya di bulan Januari, Walmart mengatakan kepada USTR bahwa kebijakan baru India tidak baik untuk bisnis global. Menyoroti  bahwa investasi asing akan langsung membantu Flipkart tumbuh dan menghasilkan pendapatan pajak yang cukup signifikan untuk New Delhi.

Aturan baru ini melarang perusahaan untuk menjual produk melalui perusahaan, dimana mereka memiliki kepentingan ekuitas. Juga membuat kesepakatan dengan penjual untuk menjual secara eksklusif di platform mereka.

Kebijakan itu diterapkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi berbulan-bulan sebelum pemilihannya kembali pada bulan Mei kemarin. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pembelaan terhadap para pedagang kecil India yang telah lama mengeluh bahwa mereka kehilangan bisnis karena diskon tajam yang ditawarkan oleh  e-commerce asing .

Berita Terkait :  Pamerkan Jet Siluman F-35, Korsel Picu Amarah Korut

“Tindakan ini muncul dalam segala hal … dimaksudkan untuk menenangkan perusahaan India dan pedagang lokal,” kata Walmart kepada USTR.

Sejak kebijakan tersebut diumumkan, konglomerat minyak India Reliance Industries telah berulang kali berbicara tentang rencananya untuk melakukan diversifikasi ke dalam e-commerce.

Dokumen Walmart yang dirilis kepada Reuters tidak menyebut nama Reliance, tetapi perusahaan yang berbasis di Bentonville, Arkansas itu berpendapat kebijakan itu mendiskriminasi perusahaan asing, dan tidak hanya mendukung pemain domestik kecil.

“Dasar pemikiran dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi pemain ritel kecil yang terlihat terancam, namun argumen ini tidak menjelaskan mengapa harus ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan e-commerce besar asing, dan perusahaan domestik besar ” kata Walmart.

Penulis : Nafisa Fiana
Sumber : cnbc
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan