Angkatan Bersenjata Jerman Dapat Membeli Peralatan Perang ‘lebih cepat dan tidak birokratis’

Berita Baru, Internasional – Angkatan bersenjata Bundeswehr Jerman akan segera dapat membeli peralatan dan material dalam waktu singkat. Ini terjadi setelah pemerintah melakukan perubahan undang-undang untuk menyederhanakan beberapa proses pengadaan.

Perubahan undang-undang ini juga akan menyederhanakan proses pemberian kontrak untuk teknologi utama dan akan berlaku untuk organisasi keamanan militer dan sipil.

Perubahan undang-undang tersebut tercantum dalam undang-undang Law on Accelerated Procurement in the Defence and Security Sector and Optimisation of Award Statistics yang disahkan di Bundestag pada akhir Januari. Dan pada bulan ini diharapkan sudah berlaku di beberapa titik.

Inti dari undang-undang ini adalah untuk memastikan Bundeswehr memiliki fleksibilitas dan otonomi untuk mengisi kekurangan bahan potensial sebelum mereka menjadi jelas.

Bundeswehr mengatakan, dengan disahkannya undang-undang ini berarti pengadaan teknologi pertahanan dan keamanan utama akan ‘lebih kuat’, yang mana merupakan kepentingan Jerman.

Pada pertengahan Februari, Kabinet Jerman mengadopsi strategi dari sebuah paper yang menguraikan beberapa bidang yang dipandang sebagai teknologi “kunci.” Dengan demikian, teknologi “kunci” tersebut berada di bawah lingkup undang-undang pengadaan yang baru.

Ini termasuk pembuatan kapal laut, kecerdasan buatan (artificial intelligence), manajemen operasi jaringan, kendaraan pelindung dan lapis baja, sensor, electronic warfare, dan teknologi informasi dan komunikasi keamanan nasional.

Di bawah undang-undang yang baru, izin dalam melakukan transaksi dengan pihak asing dapat diperoleh ‘lebih cepat dan tidak birokratis.’ Aturan ini juga mencakup ketentuan yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan teknologi yang dipandang sebagai ‘dasar’ keamanan Jerman.

Undang-undang juga memasukkan ketentuan untuk mencatat kegiatan pengadaan melalui Kantor Statistik Federal Jerman. Selama ini, publik Jerman mengalami kurangnya informasi publik tentang pengadaan dan akuisisi. Hal ini, menurut kementerian energi Jerman, membuatnya “tidak mungkin, misalnya, untuk membuat pernyataan dasar tentang pembelian publik atau jumlah tender yang telah dilakukan.”