Agustinus Edy Kristianto: Program Kartu Prakerja “Canggih dan Manipulatif”

Berita Baru, Jakarta — Jurnalis senior Agustinus Edy Kristianto kembali menulis kritik tajamnya mengenai Program Kartu Prakerja melalui akun Facebooknya pada Kamis (28/5).

Sebagaimana kritik-kritik sebelumnya, Agustinus Edy Kristianto sangat gencar menyebut bahwa desain Program Kartu Prakerja ‘canggih’ dan ‘manipulatif’. Berikut tulisan lengkapnya:

Saya telah menduga situasinya akan dibenturkan seperti ini. Ketika Kartu Prakerja ditunda, berita yang dimunculkan adalah kesaksian beberapa orang betapa Kartu Prakerja itu bermanfaat.

Menghentikannya berarti menghambat orang untuk mendapat insentif Rp600 ribu.

“Guru Honorer Ini Jadi Saksi Manfaat Nyata Program Kartu Prakerja,” kata judul berita Kompas.com (27/5/2020).

Narasumber berita adalah F, seorang guru honorer. Bagaimana berita itu dibuat, mengutip keterangan tertulis yang dibuat F—yang juga disebut sempat membuat video kesaksian manfaat Kartu Prakerja. “Saya berterima kasih kepada pemerintah.”

“Keterangan tertulis…?”

Dugaan saya, berita itu adalah ‘rekayasa’ dan ditayangkan sebagai semiadvertorial. Sah-sah saja. Tidak ada aturan formal yang dilanggar. Hanya saja, pembaca/masyarakat perlu dicerahkan mengenai konteksnya.

Berita Kompas.id (Kamis 28/5/2020) sore berjudul “Menanti Janji Manis Kartu Prakerja” juga menjadikan tiga anggota masyarakat yang mengharapkan bantuan melalui Kartu Prakerja sebagai narasumber utama. Pesannya mirip: masyarakat butuh Kartu Prakerja.

Ada beberapa berita lain di Kompas yang berisi pernyataan politisi Golkar tentang betapa dibutuhkannya Kartu Prakerja oleh rakyat. Tagline Golkar Membangun Negeri bergema.

Rupanya serangan gencar disalurkan melalui media first tier.

Saya juga mendapatkan beberapa pesan dari pembaca yang intinya menyampaikan, mereka tidak tahu menahu soal dana Rp5,6 triliun untuk pembelian video di platform digital, tapi yang jelas mereka membutuhkan insentif Rp600 ribu itu untuk menyambung hidup.

Sebagai penggagas, saya perlu tegaskan salah besar kalau Salam 5,6 Triliun dianggap ingin menghambat Kartu Prakerja yang di dalamnya ada komponen insentif Rp600 ribu itu. Tidak pernah saya mengutak-atik pemberian insentif tunai bagi peserta.

Tapi memang desain Kartu Prakerja ini ‘canggih’ dan ‘manipulatif’ karena menjadikan pembelian video pelatihan sebagai trigger (pelatuk) untuk pencairan insentif, sementara justru pembelian video pelatihan dengan alokasi Rp5,6 triliun itulah pangkal masalahnya. Di situ bercokol niat-niat menyimpang untuk ambil untung dari Kartu Prakerja.

Pendeknya teruskan pemberian bantuan/insentif Rp600 ribu itu dan hentikan syarat membeli video pelatihan!

Saya memiliki dasar perhitungan matematika bisnis untuk itu yang kesimpulannya adalah semakin banyak peserta, semakin untung platform digital. Perhitungan saya memakai data dari pemerintah dan Manajemen Pelaksana (total pengguna 106.852, rata-rata transaksi Rp520.370, asumsi jumlah transaksi 1 kali dalam 1 tahun).

Kuncinya adalah jumlah peserta yang melakukan transaksi di platform digital. Semakin gelombang berlanjut, semakin terpenuhi target 5,6 juta orang, semakin cuan platform digital dkk.

Kenapa mereka bisa untung, karena Customer Acquisition Cost (CAC) nol—platform digital tidak mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi pengguna tetapi sudah disediakan oleh negara yakni peserta Kartu Prakerja itu sendiri sebanyak 5,6 juta orang.

Setelah pengguna diakuisisi, mereka didorong untuk melakukan transaksi berulang (Customer Lifetime Value/LTV) sehingga membentuk income bagi platform digital. Semakin tinggi LTV, semakin untung.

Apakah income itu dibagi lagi ke penyedia video pelatihan, kita tidak tahu. Sebab ada integrasi vertikal antara platform digital dan lembaga pelatihan seperti dalam kasus Ruangguru dan Skill Academy, Pintaria dan HarukaEDU, serta Sekolahmu. Penerima sesungguhnya adalah pihak yang itu-itu juga.

Yang harus kita hukum adalah otak di balik skema ini. Mereka ‘penjahat’ yang sesungguhnya. Akar persoalannya ada di situ. Seberapa cerdas, seberapa mau Presiden Jokowi menyadari hal itu, ini juga masalah. Sampai sekarang Presiden masih bertapa, sementara masyarakat terombang-ambing dan berpotensi diadu domba.

Saya berharap kita semua jernih dan tenang melihat situasi, membaca berita yang berkembang, dan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang kontraproduktif.

Barang ini mau dijerumuskan ke politik dan apa saja bisa terjadi.

Salam 5,6 Triliun