WALHI Serukan Masyarakat Kritisi Pelaksanaan Proyek Agar Tidak Langgar Hak Asasi

Berita Baru, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merilis laporan Tinjauan Lingkungan Hidup Tahun 2020-201 dengan tajuk “Apakah Negara bisa mengatasi krisis atau gagal mengatasinya?”, Kamis (04/2).

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati menyebutkan di tahun 2020 pemerintah cenderung melakukan “bussines as usual”, yaitu seolah-olah disrupsi yang terjadi tidak berarti apa-apa bagi Pemerintah, karena mereka terus menggalakkan investasi.

“Bahkan kita bisa saksikan sendiri UU Cipta Kerja dan UU Minerba dikejar untuk segera disahkan secara terburu-buru tanpa partisipasi masyarakat,” tutur Nur Hidayati.

Dalam laporannya tersebut WALHI menyoroti kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia yang hingga saat ini masih tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan.

WALHI juga menkritisi penghancuran hutan dan eksploitasi SDA yang memicu perubahan iklim sehingga menyebabkan cuaca ekstrem yang menimbulkan bencana alam seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan.

“Krisis lainnya yang mengalami pemburukan yaitu krisis “demokrasi” yang mengalami pembelahan secara horizontal akibat politik elektoral membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Isu identitas dieksploitasi oleh elit politik dan bisnis yang mengalihkan perhatian masyarakat dari problem struktural yang terjadi di Negara kita; ketidakadilan, ketimpangan, dan perusakan lingkungan hidup dan penghilangan hak masyarakat,” jelas WALHI.

Atas dasar tinjauan dan analisa diatas, WALHI memberi desakan dan seruan kepada negara dan masyarakat, yaitu:

Pertama, mendesak pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus korona, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidupnya demi mencegah pemburukan krisis kesehatan masyarakat. Dengan melanggengkan kebijakan yang tidak pro pada lingkungan hidup, menaruh investasi industri ekstraktif sebagai jalan pemulihan ekonomi, malah mengakibatkan rakyat di bawah ancaman pandemi zoonosis berikutnya.

Kedua, mendesak institusi negara –DPR dan pemerintah, kembali kepada jalan konstitusi, melangsungkan proses demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan rakyat secara langsung –terutama mereka yang selama ini dimarjinalkan dan ditinggalkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menjauh dari model ekonomi ekstraktif, dan kepada institusi-institusi negara untuk secara proaktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap diri individu warga negara Indonesia dan komunitasnya. WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berdiam di wilayah-wilayah proyek-proyek strategis pemerintah untuk mengkritisi proses perencanaan serta pelaksanaan proyek agar tidak melanggar hak asasi setiap warga negara dan komunitasnya.

Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat dan warga yang saling bersolidaritas untuk mengutamakan konsumsi yang berasal dari produk ekonomi rumah tangga, serta usaha-usaha komunitas, membangun basis ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan fungsi ekologis dan pembangunan kedaulatan ekonomi bangsa.

Kelima, WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia –perempuan dan laki-laki, untuk membangun solidaritas antar-rakyat menghadapi oligarki yang predatoris, menghilangkan perbedaan yang sengaja dibentuk untuk menghilangkan rasa senasib sepenangggungan. Saatnya rakyat bersatu mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini dan generasi yang akan datang. WALHI juga menyerukan dilakukannya konsolidasi politik “alternatif” yang lebih konkret melalui platform politik hijau kerakyatan.