Demi Bisnis Berita, Australia Paksa Facebook dan Google Membayar Konten

Berita Baru, Internasional – Australia mengumumkan akan memaksa Google dan Facebook untuk membayar setiap konten berita dalam rangka memberikan keadilan dalam bisnis berita dan melindungi jurnalisme independen yang akan ditonton di seluruh dunia, menurut Reuters.

Jika itu terjadi, maka Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang melakukan itu.

Bendahara Josh Frydenberg mengatakan Facebook dan Google harus membayar konten berita yang disediakan oleh perusahaan media dengan menggunakan model pembayaran sistem royalti yang akan menjadi peraturan resmi Australia.

“Ini tentang keadilan dalam bisnis media berita di Australia. Ini tentang memastikan bahwa kami telah meningkatkan persaingan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan lanskap media yang berkelanjutan,” kata Frydenberg kepada wartawan di Melbourne.

Keputusan ini dikeluarkan oleh Australia ketika raksasa teknologi menolak panggilan di seluruh dunia untuk regulasi yang lebih besar. Selain itu keputusan ini bertepatan sehari setelah Google dan Facebook diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuatan pasar dari anggota parlemen AS dalam sidang kongres.

Pada akhir tahun lalu, pemerintah Australia mengatakan kepada dua raksasa platform AS itu untuk secara sukarela menegosiasiakan kesepakatan dengan perusahaan media untuk menggunakan konten mereka.

Pembicaraan itu tidak berhasil dan pemertintah Australia sekarang mengatakan jika sebuah perjanjian tidak dapat dicapai melalui arbitrase dalam waktu 45 hari, Australian Communications and Media Authority akan menetapkan persyaratan yang mengikat secara hukum atas nama pemerintah.

Menanggapi hal itu, Google mengatakan peraturan tersebut akan mengabaikan “miliaran klik” yang dikirimkannya ke penerbit berita Australia setiap tahun.

“Ini mengindikasikan sebuah pesan mengenai bisnis dan investor bahwa pemerintah Australia akan lebih memilih melakukan intervensi daripada membiarkan pasar bekerja,” kata Mel Silva, direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru, dalam sebuah pernyataan.

“Ini tidak melakukan apa pun untuk memecahkan tantangan mendasar dalam menciptakan model bisnis yang cocok untuk era digital,” imbuh Mel Silva.

Sementara itu, Facebook tidak segera menanggapi dan memberikan komentar terkait langkah baru dari pemerintah Australia ini. 

Perusahaan media termasuk News Corp Australia melobi keras pemerintah untuk memaksa Facebook dan Google ke meja perundingan di tengah penurunan panjang dalam pendapatan iklan.

“Sementara negara-negara lain berbicara tentang perilaku raksasa teknologi yang tidak adil dan merusak, pemerintah Australia … mengambil tindakan pertama di dunia,” kata Ketua Eksekutif News Corp Australia Michael Miller dalam sebuah pernyataan.

Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 memperkirakan sekitar 3.000 pekerjaan dalam jurnalisme telah hilang di Australia dalam 10 tahun terakhir. Hal itu terjadi karena banyak perusahaan media tradisional Australia mulai mencurahkan pendapatan iklan ke Google dan Facebook yang tidak membayar apa pun untuk konten berita.

Sementara itu, negara-negara lain yang telah mencoba upaya serupa telah gagal untuk memaksa dua raksasa teknologi AS itu untuk membayar konten mereka.

Penerbit di Jerman, Prancis dan Spanyol telah mendorong untuk meloloskan undang-undang hak cipta nasional yang memaksa Google membayar biaya lisensi ketika menerbitkan potongan artikel berita mereka.

Pada tahun lalu, Google tidak lagi menampilkan cuplikan berita dari penerbit Eropa tentang hasil pencarian untuk penggunanya yang berada di Prancis. Sementara penerbit berita terbesar Jerman, Axel Springer, tetap mengizinkan Google untuk menampilkan cuplikan artikelnya setelah jumlah pembacanya merosot.