Kurang Terkoordinasi, UE Kembali Tinjau Kebijakan Membuka Perbatasan

Berita Baru, Internasional – Pada hari Jumat (26/6), para pejabat Uni Eropa (UE) melakukan diskusi membahas tentang negara mana saja yang diizinkan untuk kembali melakukan perjalanan, baik negera tujuan maupun negara asal, serta bagaimana aturan-aturannya.

Menurut Juru Bicara Komisi Eropa, daftar terakhir negara-negara yang diperbolehkan melakukan kembali perjalanan gagal disepakati.

Berdasarkan rekomendasi dari UE yang diterbitkan pada 11 Juni, negara-negara UE sebisa mungkin harus berkoordinasi dan sepakat tentang daftar tersebut, meskipun masing-masing negara UE mempunyai wewenang membuka kembali perbatasannya.

Mengutip Sputnik, salah satu syarat suatu negara diperbolehkan kembali membuka perbatasannya adalah bahwa jumlah kasus COVID-19 tidak boleh lebih dari 16 per 100.000 populasi dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

Pada minggu kemarin, beberapa negara sudah mulai kembali membuka perbatasan negaranya, diantaranya: Aljazair, Andorra, Australia, Kanada, Georgia, Jepang, Monako, Montenegro, Maroko, Selandia Baru, Rwanda, San Marino, Serbia, Korea Selatan, Thailand, Tunisia, Uruguay, Vatikan, dan Cina.

Rencananya, pada hari ini, Senin (29/6), negara-negara anggota UE akan diminta untuk menyerahkan laporan tertulis, setelah itu keputusan harus dibuat oleh mayoritas yang memenuhi syarat.

Namun bagaimanapun, keputusan akhir tentang pembukaan perbatasan suatu negara diambil oleh negara-negara Uni Eropa itu sendiri, tetapi Komisi Eropa telah berulang kali menganjurkan pendekatan terkoordinasi untuk masalah ini, Yunani misalnya.

Sejak tanggal 15 Juni, Yunani mengumumkan membukan kembali perbatasannya dan memperbolehkan penduduk di beberapa negara di luar Uni Eropa memasuki negaranya.