Akun Twitter BEM UI Diretas Setelah Kritik terhadap Presiden Jokowi

Berita Baru, Jakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, mengungkapkan bahwa akun media sosial Twitter organisasinya telah diretas oleh pihak yang tidak dikenal setelah mereka mengeluarkan kritik terhadap Presiden Jokowi. BEM UI mempertanyakan sikap presiden yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melki mengungkapkan bahwa mereka mengunggah kritik dengan judul “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat” pada hari Minggu lalu. Namun setelah itu, mereka menemukan bahwa semua perangkat yang terhubung dengan akun Twitter tersebut secara otomatis melakukan logout atau keluar.

“Semua perangkat yang terhubung dengan akun Twitter resmi BEM UI secara tiba-tiba melakukan logout semalam, dan hingga saat ini kami masih berupaya untuk mendapatkan akses kembali,” ujar Melki dikutip dari Tempo pada Senin (22/5/2023).

Melki menyebut bahwa serangan peretasan ini telah berlangsung sejak malam sebelumnya hingga saat ini. Dia menduga bahwa peretasan tersebut merupakan upaya untuk membungkam kritik yang disampaikan oleh BEM UI.

“Kami dari BEM UI ingin menegaskan sekali lagi bahwa upaya apapun untuk membungkam kami tidak akan membuat kami takut atau terdiam,” kata Melki.

Melki menambahkan bahwa upaya penekanan ini justru semakin memperkuat keyakinan BEM UI bahwa mereka berada di jalur perjuangan yang benar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan konfirmasi kepada pihak BEM UI jika ada publikasi yang mencurigakan dari akun media sosial mereka.

Sebelumnya, BEM UI telah mengeluarkan kritik terkait sikap Jokowi yang dianggap tidak netral dalam Pilpres 2024. Mereka menyatakan bahwa Jokowi secara terang-terangan telah menunjukkan sikap yang tidak netral, seperti memberikan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan partai politik. BEM UI berpendapat bahwa sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan fasilitas yang ada untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik.

Oleh karena itu, BEM UI menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

“Tindakan yang dilakukan oleh Presiden yang berkali-kali memprioritaskan partai dapat merusak demokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus, Presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan pelayan rakyat,” tulis BEM UI.