Perlinsos, Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Jadi Prioritas APBN 2023

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan mengenai prioritas Anggaran Pembiayaa dan Belanja Negara (APBN) 2023. Ia menyebutkan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah di tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp349-332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga akan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data penerima perlinsos.

“Data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” ujarnya.

Selanjutnya, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu memaparkan alokasi anggaran kesehatan mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi ini, dari Rp113 triliun di tahun 2019, meningkat menjadi 172 triliun di tahun 2020 dengan Rp52 triliun dialokasikan untuk penanganan COVID-19, Rp312 triliun di tahun 2021 dengan Rp190 triliun untuk penanganan COVID-19, serta Rp255 triliun di tahun 2022 dengan Rp116,4 triliun adalah untuk penanganan COVID-19.

Untuk tahun 2023, lanjut Menkeu, pemerintah memperkirakan COVID-19 tidak lagi menjadi faktor sehingga belanja kesehatan untuk non COVID-19 akan menjadi lebih penting. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan belanja kesehatan non COVID-19 dari Rp139 triliun di tahun ini menjadi antara Rp193,7-Rp155 triliun.

“Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, terutama dalam: pertama, memberikan jaminan kesehatan nasional, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan terutama di daerah, dan kemudian melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkolosis,” terangnya.

Prioritas selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Di tahun 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan di kisaran Rp595,9-Rp563,6 triliun, meningkat dari alokasi tahun 2022 yang sebesar Rp542,8 triliun.

“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru non PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasional sampai tingkat PAUD yaitu pendidikan usia dini di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat,” terang Menkeu.

Terakhir, untuk infrastruktur, pemerintah masih akan memberikan alokasi anggaran yang cukup signifikan di tahun mendatang, yaitu akan berkisar antara Rp367-Rp402 triliun.

“Di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS,” terangnya.

Menkeu menambahkan, di dalam APBN tahun 2023 pemerintah mencadangkan  Rp27-Rp30 triliun untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.