Soal Penundaan Pemilu, Pakar: Tidak Relevan Alasan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

Berita Baru, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember Adam Muhshi menegaskan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak relevan dijadikan alasan untuk menunda Pemilu tahun 2024.

Hal itu disampaikan Adam saat menjadi pembicara pada program Millenial Talk dengan tajuk “Menakar Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Pemulihan Ekonomi” yang diselenggarakan Beritabaru.co pada Rabu (9/3) malam.

“Negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, dalam rangka mensejahterakan rakyatnya ini negara diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan ikhtiyar berupa tindakan pemerintahan,” ujar Adam.

Adam menjelaskan, alasan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka pemulihan ekonomi dapat dipertanyakan. Karena secara empiris yang terjadi pada saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ekonomi sudah mulai tumbuh.

“Kemudian yang kedua terkait dengan pandemi. Pandemi juga diklaim oleh pemerintah sendiri sudah teratasi, apalagi sekarang dikatakan juga bahwa Omicron ini tidak berbahaya meskipun penyebarannya masif tidak seperti Delta, karena Omicron risikonya tidak terlalu tinggi,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Adam sangat tidak relevan menggunakan alasan pandemi maupun pemulihan ekonomi untuk menunda Pemilu.

“Apalagi misalnya melihat pengalaman bahwa di tengah krisis ekonomi itu sudah pernah dilakukan Pemilu, misalnya pada 1998, itu bukan cuma Indonesia, tapi kritis moneter menerpa di negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara, akan tetapi di masa itu Indonesia menyelenggarkan Pemilu dan sukses dilakukan Indonesia,” jelas Adam.

“Yang kedua, Pilkada 2020, di tengah penolakan publik karena ketika itu (varian) Delta sedang ganas-ganasnya pemerintah masih maksa ngotot melaksanakan Pilkada,” imbuhnya.

Adam menegaskan, ketika COVID-19 varian Delta yang sudah mulai menghilang dan diganti oleh varian Omicron yang risikonya tidak setinggi Delta kemudian harus menunda Pemilu.

“Tentu saja juga tidak ada garansi dan tidak ada jaminan misalnya kemudian alasan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Apakah ada jaminan ketika ditunda misalnya presiden tetap sampai ditundanya pemilu ini, misalnya ditunda satu tahun dua tahun, apakah ada jaminan kemudian ekonomi bisa pulih? Jangan-jangan ketika dilakukan Pemilu presiden berikutnya bisa lebih banter dalam melakukan pemulihan ekonomi,” jelas Adam.