8.221 Kelurahan dapat Dana Langsung dari APBN 2020

Berita Baru, Jakarta – Di samping dana desa, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan lembaga di tingkat kelurahan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tetap mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun di tahun 2020.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menjawab Anggota Komisi XI DPR RI yang mempertanyakan kepastian alokasi anggaran tersebut, di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.

“Kemarin ada pertanyaan apakah ada dana kelurahan. Ada. Tetap ada di 2020. Mungkin itu tidak terpresentasikan di dalam presentasi kita. Namun sebetulnya ada,” kata Sri Mulyani, dilansir di Merdeka.com, pada (05/12).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, besaran alokasi anggaran untuk kelurahan pada tahun 2020 sebesar Rp3 triliun. Nantinya, alokasi dana tersebut bakal dinikmati oleh 8.221 kelurahan yang ada di seluruh Indonesia.

“Kita tetap dalam DAU (Dana Alokasi Umum) sudah diakomodasikan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun. Jadi sama seperti yang diperoleh tahun 2019, yaitu 8.221 lurah dari 410 Kabupaten dan Kota,” tandasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksikan tingkat kemiskinan bisa turun ke angka 8,7% pada 2020. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi XI DPR RI mengenai RAPBN 2020.

“Outlook garis kemiskinannya meski makin lambat penurunannya, kami perkirakan outlook angka kemiskinan 2020 ialah 8,7%. Jadi sudah di bawah 9%,” kata Bambang.

Untuk mencapai itu, lanjut dia, diperlukan stabilisasi harga pangan dan tetap menjaga tingkat inflasi. Juga, dibutuhkan penyaluran bantuan sosial non tunai yang tepat waktu dan tepat sasaran serta pemanfaatan dana desa yang terukur dan bisa berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan.

“Dalam satu tahun terakhir tingkat kemiskinan bisa diturunkan 0,82% atau 1,82 juta jiwa antara Maret 2018-Maret 2019. Itu jadi acuan untuk angka kemiskinan tahun depan,” jelasnya.