Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Warga Miskin Sentuh Angka 153.600 Jiwa, Pemkab Gresik Gaet Ormas Perempuan Kebut Pendataan DTKS

Warga Miskin Sentuh Angka 153.600 Jiwa, Pemkab Gresik Gaet Ormas Perempuan Kebut Pendataan DTKS

Berita Baru, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat menggandeng puluhan organisasi masyarakat (Ormas) perempuan untuk melakukan percepatan pendataan warga miskin dalam Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS).

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) mencatat, angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini masih mencapai kurang lebih 12,42 persen. Artinya, dari jumlah sekitar 1.280.000 warga Gresik, masih ada 153.600 jiwa yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu atau miskin.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menginginkan, organisasi perempuan ini dapat membantu mengawal pendataan di desa masing-masing. Pasalnya, masih banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak di lapangan.

“Nah bantuan tersebut kita mengacunya pada data BPS, maka saya dan Bu Ummi ini butuh bantuan organisasi perempuan ini untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun,” ujarnya saat membuka acara pemadanan DTKS di aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Jumat (30/9).

Dia menuturkan, terhitung mulai bulan Oktober 2022 mendatang, akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan yang ada saat ini, sebagai acuan penerimaan bantuan selama 1 tahun ke depan.

“Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan, nah bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun ke depan,” terang Wabup Gresik.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda ini akan berfokus pada program sosialisasi terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari pemerintah Kabupaten Gresik.

“Jadi nanti kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif, dan jika tidak ada halangan pada tanggal 1 Oktober nanti akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,” terangnya.

Selain Wabup Gresik dan Kepala Dinsos Gresik, agenda ini juga dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta dari 30 organisasi perempuan Gresik, diantaranya PKK, Fatayat NU Gresik, IWAPI, KOPRI, dan lainnya.