Walhi Riau Kritik Kunjungan Prabowo ke China: Khawatir Lanjutkan Investasi di Rempang

Berita Baru, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 8-10 November 2024, yang diduga salah satunya membahas kelanjutan investasi China dan Xinyi Group dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Proyek ini dikhawatirkan merusak daya dukung lingkungan di Pulau Rempang sekaligus mengancam keberadaan masyarakat adat setempat.

Presiden Prabowo sebelumnya membawa janji investasi baru senilai USD 10,07 miliar dari China. Namun, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Even Sembiring, mengungkapkan bahwa investasi ini lebih banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal.

“Informasi ini jelas sangat menyakiti masyarakat adat dan tempatan Rempang. Investasi ini tidak mendatangkan kesejahteraan, tetapi malah merencanakan penggusuran yang merampas sumber kehidupan masyarakat, termasuk identitas mereka sebagai masyarakat adat,” ujarnya pada Rabu (4/12/2024).

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam, sebelumnya menyatakan harapan agar situasi di Rempang tetap kondusif demi melancarkan investasi Xinyi Group. Namun, Even menilai pernyataan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang mayoritas masih menolak proyek tersebut.

“Bayangkan kondisi psikis masyarakat yang haknya dirampas, tapi diminta untuk tetap tenang. Ini adalah bentuk tekanan yang nyata,” tegasnya.

Sikap penolakan masyarakat adat Rempang terus disuarakan, termasuk melalui solidaritas dengan 78 organisasi masyarakat sipil. Pada 24 September 2024, masyarakat bersama Solidaritas Nasional untuk Rempang mengirim surat kepada Pemerintah China dan Xinyi Group, meminta agar investasi tersebut dibatalkan. Hingga kini, surat itu belum mendapatkan respons dari Pemerintah RRT maupun pihak Xinyi Group.

“Kami berharap Pemerintah RRT dan Xinyi Group segera merespons surat ini dan menyatakan komitmennya untuk menghentikan investasi di Rempang. Kami juga meminta kerja sama antara Indonesia dan China hanya dilakukan dengan prinsip bersih, memperhatikan FPIC, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga lingkungan,” kata Even.

Lebih dari seribu warga Melayu Rempang dan Galang sebelumnya menggelar aksi silaturahmi pada Oktober 2023, menegaskan penolakan mereka terhadap rencana relokasi yang dianggap tidak adil. Walhi Riau dan masyarakat adat Rempang meminta pemerintah untuk mengutamakan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, bukan kebijakan yang represif demi mengejar investasi.