Berita

 Network

 Partner

Vaksinasi Dimulai 13 Januari, Presiden Jokowi Jadi Penerima Pertama
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Vaksinasi Dimulai 13 Januari, Presiden Jokowi Jadi Penerima Pertama

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merencanakan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin. Selain kepas Presiden, vaksinasi juga akan disuntikkan pada menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1), di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (05/01)

Menurut Budi vaksinasi juga dilakukan di 34 provinsi pada hari yang sama. Ia meminta kepala daerah mengikuti proses vaksinasi agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19.

Berita Terkait :  Vaksinasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Mempawah Ditunda

Budi juga meminta agar kepala daerah melibatkan para tokoh tenaga kesehatan di daerah.

“Kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” ujar Budi.

Selain itu, Ia mengingatkan agar kepala daerah mengatur jadwal vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Sebab para nakes kemungkinan butuh istirahat usai vaksinasi karena ada efek samping.

“Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada 4 perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua. Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemenkes menargetkan vaksinasi terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 181 juta orang untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

Berita Terkait :  Kritik SE Menteri BUMN, PMKRI: Pengangkatan Staf Baru Melukai Hati Rakyat

Vaksin covid-19 Sinovac juga telah didistribusikan ke 34 provinsi sejak 4 Januari 2021 meski belum ada izin darurat BPOM.