Turki Sebut Ancaman Sanksi UE atas Konflik Mediterania Timur Tidak Memiliki Dasar Hukum

Berita Baru, Internasional – Pada hari Jumat (11/9), Turki telah mengecam pernyataan tujuh negara Eropa yang mengancam sanksi terhadap Ankara di tengah kebuntuan Turki dengan Yunani atas konflik energi dan hak maritim Mediterania Timur.

Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Turki bahwa Prancis, Italia, Malta, Portugal, Spanyol, Yunani dan Siprus telah mengadopsi sudut pandang yang ‘terputus dari kenyataan’, ‘bias’, dan tidak memiliki dasar hukum, dilansir dari Aljazeera.

Reaksi Kemenlu Turki tersebut keluar menyusul pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (10/9) di Corsica, di mana para pemimpin tujuh negara mengatakan mereka siap untuk mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Turki jika Ankara menghindari dialog.

Mengomentari hasil rapat pada hari Kamis itu, PM Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa UE harus menjatuhkan sanksi kepada Turki kecuali Ankara menarik aset maritimnya dari wilayah sengketa di Mediterania Timur.

“Jika Turki menolak untuk melihat akal sehat … Saya tidak melihat pilihan selain untuk sesama pemimpin Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang berarti. Karena ini bukan lagi hanya tentang solidaritas Eropa. Ini tentang mengakui bahwa kepentingan vital – kepentingan strategis Eropa – sekarang Jika Eropa ingin menggunakan kekuatan geopolitik yang sebenarnya, ia tidak mampu untuk menenangkan Turki yang berperang,” tulis Mitsotakis.

Konflik semakin memanas terjadi antara Yunani dan Turki, di mana kedua negara itu merupakan anggota Uni Eropa. Konflik itu terjadi setelah Ankara mengirim kapal survei untuk memetakan kemungkinan prospek pengeboran minyak dan gas di perairan teritorial yang diklaim oleh Yunani dan juga wilayah yang diklaim oleh Siprus.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan bahwa Yunani harus ‘duduk tanpa syarat di meja perundingan dengan Turki.’ Ia juga menyerukan agar Athena untuk menarik kapal militernya dari sekitar kapal survei Oruc Reis Turki.

“Kami mengundang Yunani untuk menyerahkan klaim ilegal dan maksimalis atas zona maritim,” kata kementerian luar negeri Turki.

Ia juga mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa yang mendukung klaim Yunani harus meninggalkan pendekatan ‘sepihak’ mereka.

Dalam pernyataan bersama, tujuh negara Uni Eropa di Mediterania mengatakan blok itu akan menyusun daftar sanksi baru terhadap Turki pada akhir September kecuali Ankara bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan Yunani dan Siprus.

“Uni Eropa siap mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut yang dapat dibahas di Dewan Eropa pada 24-25 September,” kata pernyataan itu.