TNI, FPI dan Kedaulatan Pancasila

Oleh :
Ach. Taufiqil Aziz*

Berita Baru, Opini – Media sosial kita ramai tentang unjuk kekuatan persenjataan Kopassus di Markas Front Pembela Islam (FPI), Petamburan, Jakarta pada Jum’at (20/11). Komentar netizen beragam. Yang setuju dianggap sebagai ketegasan negara, tetapi ada pula yang menggap berlebihan saat militer harus menunjukkan kekuatannya dihadapan sipil yang tak bersenjata.

Ramainya perbincangan di media sosial sebenarnya episode lanjutan dari perdebatan sebelumnya tentang kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang disambut dengan ribuan massa. Kita tahu sedang berada dalam pandemi. Sambutan atas HRS menimbulkan kerumunan dan dianggap melanggar protokol kesehatan.

Apalagi setelah itu HRS menikahkan anaknya dengan mengundang puluhan ribu orang, lalu merayakan Maulid Nabi yang dihadiri oleh ribuan orang pula. Media sosial akhirnya tumpah ruah dengan saling-silang komentar yang tak jarang berujung cacian.

Tampaknya luka lama pembelahan dukungan saat Pilkada Jakarta 2017 lalu terus dirasakan hingga kini. Efek Echo Chambers yang membuat bekas pendukung Ahok tetap menyimpan sakit hati terhadap pendukung Anies Baswenan. Demikian sebaliknya.

Karena sudah merasa kelompoknya benar, maka pihak lain akan dicari kesalahannya. Walaupun dirinya salah, tetapi tidak akan mengakui dan menyadarinya. Karena yang diakui sebagai pihak yang keliru tetap mereka yang lain dan berbeda dengan dirinya. Inilah pembelahan yang tak kunjung usai. Ibarat rumput kering, tinggal menunggu saja ada api provokasi, maka ramailah media sosial dengan saling caci maki.

Pertanyaannya lalu dalam konteks apa TNI unjuk kekuatan di Petamburan? Apakah ada kaitannya juga dengan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar karena protokol kesehatan? Mengapa harus pasukan TNI yang langsung menurunkan baliho yang berisi sambutan atas kedatangan HRS? Mengapa pula Pangdam Jaya mengeluarkan statement Bubarkan FPI? Sudah segawat apa negara ini?

Benturan Ideologi

Silang -saling kepentingan akan terus mengemuka. Hanya saja dengan akselerasi dan pola yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan modus operandinya. Kita perlu mengambil jarak dan membaca dengan seksama bahwa tindakan TNI kepada baliho bukan hanya sekedar urusan pajak dan aturan saja. Tetapi nampaknya memang benturan ideologi yang berbeda.

HRS dalam beberapa videonya memperlihatkan dengan terang tentang gagasan NKRI bersyariah. Yakni gagasan yang menurutnya juga mengarahkan republik ini sesuai dengan syariat Islam. Dalam beberapa point malah ingin kembali menghadirkan Piagam Jakarta.

Andree Feillard mencatat ada faktor Wahid Hasyim yang membuat Ki Bagus Hadikusumo juga bisa menerima Pancasila. Salah satu dalilnya adalah saat Nabi melakukan Perjanjian Hudaibiyah dengan penduduk Mekkah yang masih kafir, orang kafir meminta untuk menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan Rasulullah dibelakang Muhammad. Nabipun mengizinkannya.

Masalahnya ketika Piagam Jakarta berusaha dihidupkan lagi dan NKRI syariah menjadi landas gerak dari pidato-pidato HRS, tentu saja ada pihak-pihak yang merasa diresahkan. TNI sebagai pertahanan bangsa ini ambil sikap. Unjuk kekuatan itu sebenarnya sebagai simbol yang ingin menyampaikan pesan: Jangan coba-coba memecah belah republik ini.

Pada posisi inilah TNI berusaha mengingatkan kembali akan NKRI dengan basis ideologis Pancasila. Organisasi seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebenarnya juga peyangga penting dari menegakkan kedaulatan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerimaan dua organisasi ini terhadap Pancasila dengan dasar sebagai organisasi Islam tentu saja melalui proses ijtihad yang cukup panjang. 

Jalan Tengah

Yang menarik dari segala perdebatan yang susah mencari titik temu adalah komentar Nusron Wahid di ILC pada malam Rabu lalu (17/11) yang saya kira berhasil mencari jalan tengah dari tarik menarik antara TNI, FPI dan pendukung HRS.

Nusron kala itu mengutip pernyataan dari Kiai Ali Masyhuri, Pengasuh Pondok Pesantren Tulangan Sidoarjo. Bahwa para pihak harus mengedepankan pikiran positif. Dengan berpikir positif berarti telah menyelesaikan separuh masalah.

Bagi Nusron, posisi Habaib di Indonesia mayoritas berpaham Ahlusunnah wal Jamaah (aswaja). Dalam fikih Aswaja, haram hukumnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dengan menggunakan kerangka pikir ini maka sebenarnya Nusron ingin menegaskan, bahwa bila ada orang yang mendorong HRS untuk melakukan pemberontakan, maka itu berarti adalah orang luar yang harus diwaspadai dan harus disisir keberadannya.

Pada sisi lain, Nurson juga memberikan komentar tentang Maulid Nabi. Baginya itu adalah fenomena kerinduan pada Rasulullah. Maka negara tidak boleh melarang orang cinta Rasulullah. Yang bisa dilakukan adalah memberikan fasilitas agar bisa melaksanakan cinta itu sesuai dengan protokol kesehatan. Karena bagi Nusron, negara tidak hanya hadir dalam memberikan subsidi ekonomi saja, tetapi juga perlu menfasilitasi kebutuhan spritual warganya.

Untuk itulah, mengedepankan pikiran postif antar pihak yang selalu berbenturan merupakan jalan tengah yang harus dilakukan. Ujaran kebencian yang tidak perlu memang juga harus dihentikan. Karena bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah runyam persoalan yang ada. Bangsa ini butuh persatuan. Bukan perdebatan yang hanya menguras emosi. 

* Dosen Pengampu Pancasila di Institut Sains dan Teknologi Annuqayah