Tidak Hanya Sembako dan Pendidikan, Sektor Kesehatan Juga Akan Dikenakan PPN

-

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah juga berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pelayanan kesehatan medis, salah satunya layanan rumah sakit, dokter umum, hingga persalinan.

Hal itu tertuang pada rancangan perubahan kelima tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam ayat (3) Pasal 4 UU KUP yang berlaku saat ini, pelayanan kesehatan medis masuk dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun dalam draf perubahan jasa rumah pelayanan kesehatan dihapus dari kategori tak kena PPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2012, yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis diantaranya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, dan jasa dokter hewan.

Berita Terkait :  Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Nasional
Berita Terkait :  Pemerintah Buka Opsi PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali

Selanjutnya, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium jasa psikologi dan psikiater, hingga jasa pengobatan alternatif.

Selain layanan kesehatan medis, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi pelayanan pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Selanjutnya, ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Kemudian, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Berita Terkait :  Dapat Dana Rp36 Triliun, LMAN Akan Bayar Dana Talangan Proyek
Berita Terkait :  Pemerintah Terbitkan Aturan Perluasan Penggunaan DBH DR Tahun 2021

Sementara itu, kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Nasional

TERBARU