Survei: 41 Persen Responden Enggan Menerima Vaksin

Berita Baru, Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terkait tantangan dan problem vaksinasi yang bertajuk ‘Siapa Enggan Divaksin?’, Minggu (21/2).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, survei dilakukan melalui telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari sampel survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Burhanuddin menyatakan, survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menyebutkan, 41 persen responden tidak bersedia menerima vaksin Covid-19. Sementara yang bersedia hanya 15,8 persen.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa pengaruh vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo tidak membawa dampak signifikan bagi kesediaan masyarakat.

Padahal menurut Burhanuddin, setelah dua kali Presiden disuntik vaksin dengan dukungan publikasi yang masif seharusnya ada peningkatan kesadaran publik terhadap program vaksinasi. Karena influencer-nya orang nomor satu di republik ini.

“Dari kesediaan warga divaksin yang sangat bersedia 15,8 persen. Total 41 persen warga kurang bersedia atau tidak bersedia. Survei kami di bulan Desember yang kurang bersedia atau tidak bersedia 43 persen. Jadi turun hanya dua persen, efek Presiden Jokowi hanya dua persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia divaksin,” katanya.

Dari total responden yang kurang atau tidak bersedia divaksin, Burhamuddin mengatakan 54,2 persen di antaranya punya alasan efek samping vaksin yang belum ditemukan atau tidak aman. Mayoritas kekhawatiran dirasakan oleh perempuan dengan entis non-Jawa.

“Jadi pemerintah harus menjelaskan bahwa vaksin itu tidak punya efek samping yang berbahaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, survei yang juga dilakukan berdasarkan basis Pemilihan Presiden 2019 diketahui pemilih Prabowo-Sandi sedikit lebih khawatir terkait apakah vaksin punya efek samping daripada pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Ini temuan, artinya problem tentang vaksin bukan semata problem keshatan tapi politik, struktur sosial serta suku, agama, ras. Saya usulkan ada program vaksinasi dimana Pak Prabowo dan Pak Sandi berada di depan agar ramai-ramau menyukseskan vaksinasi karena datanya clear and clean,” kata Burhanuddin.

Sementara, berdasarkan analisis multivariate disimpulkan, kesediaan menerima vaksin signifikan dipengaruhi oleh etnis, agama, pendidikan, ancaman Covid-19, dan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas vaksin.

Data lain juga menyatakan, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kesediaannya menerima vaksin. Semakin sering merasa takut tertular Covid-19 maka semakin tinggi kesediaannya menerima vaksin.

“Datanya konsisten, terbukti semakin rendah tingkat pendapatan semakin malas divaksin. Mengapa? ini banyak jawabannya tapi bisa dihubungkan dengan variable lain. Mereka yang percaya Covid-19 hoaks umumnya kelas menengah bawah jadi bukan karena akses infornasi saja. Kelas menengah bawah itu mungkin merasa sentuhan dengan isu Covid tak sebanyak kelas menengah atas,” jelasnya.