Berita

 Network

 Partner

Minim Anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra Desak Relokasi APBD
Data Statistik APBD (Sumber : IBC)

Minim Anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra Desak Relokasi APBD

Berita Baru, Sultra – Kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia semakin meluas hingga ke berbagai daerah. Hingga saa ini kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai angka 1.285 kasus.

Mengantisipasi penyebaran tersebut, sebelumnya Pemerintah Pusat sudah mengintruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah preventif tanggap darurat Covid-19 dengan melakukan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Indonesia Budget Center (IBC) menyatakan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih belum menegaskan berapa anggaran yang disediakan untuk penanganan Covid-19.

“Minimnya dukungan anggaran menunjukkan betapa kurang seriusnya Pemda di Sultra mengantisipasi dan menangani ganasnya penyebaran virus corona ini yang mengancam keselamatan jiwa dan perekonomian masyarakat Sultra.,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritabaru.co, Minggu (29/3).

Berita Terkait :  Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penerapan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Menurutnya, Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan yang membolehkan Pemda untuk melakukan realokasi belanja daerah dan refocussing program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Dari hasil tracking budget yang dilakukan IBC, terdapat potensi anggaran sekitar Rp1,06 triliun dalam APBD Provinsi Sultra dan APBD pada 17 daerah di Sultra yang dapat direalokasi atau refocussing untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19,” jelasnya.

Minim Anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra Desak Relokasi APBD

Selain itu, IBC juga mendorong Pemda agar mengintruksikan kepada Desa-Desa untuk melakukan aksi pencegahan Covid-19 dengan membentuk relawan desa lawan Covid-19 dan juga melakukan pergeseran belanda desa untuk hal tersebut.

“Antisipasi pencegahan melalui penyediaan sejumlah Alkes dan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai sangat diperlukan dalam kondisi yang tidak menentu saat ini. Apalagi di Sultra hanya terdapat 1 Rumah Sakit Rujukan Covid-19, dimana aksesnya sulit dijangkau bagi masyarakat di sejumlah daerah kepulauan,” katanya.

Berita Terkait :  Jokowi Tinjau IDW di Bappenas

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra mendesak Gubernur dan Kepala Daerah bersama DPRD untuk segera melakukan relokasi APBD tahun 2020 untuk menambah anggaran tanggap darurat Covid-19.

“Hal ini untuk mendukung efektifitas percepatan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.  Mengelola anggaran tanggap darurat Covid-19 secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.