Subsidi Pupuk Perikanan Dicabut, Petani Tambak di Gresik Menjerit

Berita Baru, Gresik – Kabupaten Gresik memiliki potensi besar di sektor perikanan, termasuk di wilayah Kecamatan Manyar seperti Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Sumberejo, Tanggulrejo, Gumeno, dan sekitarnya. Apalagi Kota Santri sebutan lain Kabupaten Gresik dikenal sebagai sentra budidaya bandeng kualitas terbaik di Jawa Timur.

Sedangkan pertumbuhan industrialisasi melaju pesat di Kabupaten Gresik, ditambah lagi arah pembangunan 10 hingga 20 tahun mendatang. Kondisi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada sektor perikanan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap para petani tambak.

Namun faktanya, kalangan petani tambak di Kabupaten Gresik saat ini justru dibuat menjerit dengan adanya kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan RI) mencabut alokasi pupuk subsidi di bidang perikanan. Padahal, petani tambak juga membutuhkan pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas perikanan, sebab jika mereka hanya memakai pupuk non subsidi, hasil keuntungan tidak begitu memuaskan akibat selisih harga yang terlampau tinggi.

Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, jika kondisi itu tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka pihaknya khawatir lambat laun para petani tambak akan putus asa. Akibatnya, banyak dari mereka pada akhirnya menjual lahannya, karena biaya operasional tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

“Saya juga turut prihatin jika fasilitas dan sarana prasana perikanan di Gresik, khususnya di kawasan perikanan budidaya seperti Betoyo Guci ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lama kelamaan masyarakat lelah menjadi petani dan lebih senang menjual tambaknya untuk dijadikan pabrik atau gudang,” ujar Syahrul saat menanggapi beberapa keluhan petani tambak dalam musyawarah desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Sabtu (29/1) malam.

Meski demikian, Syahrul mengajak masyarakat untuk sama-sama berfikir kemudian bersikap bahwa wilayah perikanan di Kabupaten Gresik harus dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri. “Tentu masyarakat harus bersiap diri,” tegasnya.

Politisi muda asal PKB ini lantas menjelaskan, produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai sekitar 140 ribu ton pertahun. Namun, hasil produksi itu dinilai murni dari kreativitas para petambak, sebab hingga saat ini pemerintah belum punya support system yang baik bagi keberlangsungan para petambak. 

“Perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada sektor perikanan,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Syahrul, juga belum memiliki pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Kabupaten Gresik. Maka tak heran bila jaringan irigasi dan drainase bertabrakan sehingga kualitas air semakin lama semakin tercemar oleh limbah.