Siap Perang Nuklir Habis-Habisan, Korea Utara Tegaskan Diri Sebagi Negara Bersenjata Nuklir

Berita Baru, Pyongyang – Korea Utara tegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjadi negara yang mempunyai senjata nuklir dan terus akan membangun pasukannya sampai ancaman militer dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dihilangkan, kata kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, Jumat (21/4).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui dalam sebuah pernyataan yang mengkritik AS dan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya, menyusul pernyataan di akhir pertemuan mereka di Jepang pada hari Selasa (18/4).

Para Menteri Luar Negeri G7 mengutuk uji coba Korea Utara pada 13 April atas apa yang dikatakan Korea Utara sebagai rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat. G7 kemudian mendesak denuklirisasi Korea Utara.

Ketegangan telah berkobar ketika Korea Utara meningkatkan kegiatan militer, dan mengancam tindakan “lebih praktis dan ofensif” ketika pasukan AS dan Korea Selatan mengadakan latihan militer musim semi tahunan yang disebutnya sebagai latihan untuk “perang nuklir habis-habisan.”

Choe mengatakan status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir adalah “final dan tidak dapat diubah,” dan akan tetap menjadi “realitas yang tak terbantahkan dan nyata” bahkan jika AS dan pihak lain di Barat menyangkalnya.

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara hanya dimaksudkan untuk menjaga dari ancaman AS, tambahnya, meminta Washington untuk menghentikan “kebijakan permusuhan” terhadap Korea Utara untuk memastikan keamanannya sendiri.

“Kami tidak akan pernah mencari pengakuan atau persetujuan dari siapa pun, karena kami puas dengan akses kami ke kekuatan untuk serangan tit-for-tat terhadap ancaman nuklir AS,” KCNA mengutip ucapannya.

Choe menuduh negara-negara G7 secara ilegal mencampuri urusan dalam negeri Korea Utara dengan menuntut denuklirisasi, mengatakan Pyongyang akan menanggapi jika mereka berusaha melanggar kedaulatan dan kepentingan fundamentalnya.

“Kami akan terus mengambil tindakan berdasarkan semua hak hukum yang diberikan kepada negara berdaulat sampai ancaman militer yang ditimbulkan oleh AS dan pasukan sekutunya yang memusuhi kami benar-benar dihapus,” kata Choe.

Kementerian unifikasi Seoul, yang ditugasi menangani hubungan antara kedua negara bertetangga itu, mengecam pernyataan Korut sebagai “tidak masuk akal”, mendesaknya untuk berhenti membuat ancaman dan mengembangkan program senjata yang melanggar hukum.

“Korea Utara tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya melalui pengembangan nuklir dan rudal, dan hanya akan semakin terisolasi dari komunitas internasional,” kata wakil juru bicara kementerian Lee Hyo-jung dalam sebuah pengarahan.

Menteri Unifikasi Kwon Young-se mengatakan tidak mungkin mengesampingkan provokasi besar oleh Korea Utara menjelang kunjungan AS minggu depan oleh presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, untuk pertemuan puncak dengan Presiden Joe Biden.