Serukan Tolak Omnibus Law, Gabungan Mahasiswa Gresik Gelar Aksi

Berita Baru, Gresik – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GOL (Gerakan Tolak Omnibus Law) menggelar aksi dengan tuntutan menolak Omnibus Law (sebelumnya bernama RUU cipta lapangan kerja cilaka). Seruan aksi penolakan Omnibus Law ini berbarengan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gresik ke-46 dan Hari Jadi Gresik ke-533.

Dalam aksi tersebut sejumlah perwakilan turut hadir, yakni dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Front Nahdhiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Massa aksi melakukan long macth dari pendopo putri mijil menuju gedung DPRD Gresik dengan di iringi orasi dan lagu-lagu perlawanan dari para orator.

Massa juga membawa karangan bunga bertuliskan “R.I.P Rezim Fasis Jokowi-Amin, #TolakOmnibusLaw” dan memakai topeng bergambar tokoh-tokoh kabinet pemerintahan Jokowi.

“Gagalkan RUU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat, karena hak buruh akan dihapuskan,” teriak Hamdan Arif Korlap Aksi dalam orasinya.

Senada, Nensi, Ketua Kopri PMII Gresik, menyerukan, “Seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi, terutama perempuan, namun selama ini pemerintah sama sekali tidak mendengarkan sama sekali.”

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.
Kemudian, jam kerja eksploratif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah. Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.

Ditemui oleh Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto mengatakan, pihaknya sepakat untuk menolak item-item yang ada di RUU OmnibusLaw.

“Kebetulan kita sudah membahas soal RUU OmnibusLaw ini kemarin bersama anggota DPRD Se Indonesia, dan kebetulan saya yang mewakili, dan kami juga sepakat menolak item-item di RUU OmnibusLaw yang tidak berpihak kepada rakyat,” paparnya kepada Beritabaru.co. Senin (9/3)

Selain penolakan RUU OmnibusLaw, massa aksi juga menyuarakan isu perempuan. Selanjutnya massa melanjutkan aksi ke Kantor Pemkab gresik.