Selangkah Lebih Dekat Menuju Perang, Rusia Klaim 2 Wilayah Ukraina

Berita Baru, Moskow – Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina timur telah menuai kecaman, dengan kepala NATO menyebutnya sebagai pelanggaran perjanjian internasional.

Pada Senin (21/2) malam, Putin memerintahkan pasukan untuk “menjaga perdamaian” di wilayah yang memisahkan diri dari Luhansk dan Donetsk.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi keuangan terhadap wilayah pemberontak dan memperingatkan bahwa lebih banyak yang siap jika perlu.

Langkah Rusia itu dilakukan di tengah ketegangan berbulan-bulan atas penempatan militernya di perbatasan Ukraina, yang telah menimbulkan kekhawatiran akan perang habis-habisan.

Presiden AS Joe Biden “mengutuk keras” keputusan Putin “yang mengaku mengakui ‘kemerdekaan’” wilayah timur Ukraina, kata Gedung Putih.

Biden juga mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, “bahwa Amerika Serikat akan merespons dengan cepat dan tegas, sejalan dengan Sekutu dan mitranya, untuk melanjutkan agresi Rusia terhadap Ukraina”.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS “mengantisipasi langkah seperti ini dari Rusia” dan “siap untuk segera merespons”.

“Presiden Biden akan segera mengeluarkan Executive Order (EO) yang akan melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang AS ke, dari, atau di” wilayah separatis, katanya, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Psaki lebih lanjut menekankan “langkah-langkah ini terpisah dari dan akan menjadi tambahan dari langkah-langkah ekonomi cepat dan berat yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan Sekutu dan mitra jika Rusia lebih lanjut menyerang Ukraina”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan “dukungan AS untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina serta untuk pemerintah dan rakyat Ukraina tidak tergoyahkan”.

Tanggapan keputusan Putin itu juga membuat Jerman geram. Pihaknya mengancam akan menangguhkan sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman di atas es, suatu tindakan yang secara luas dianggap sebagai tindakan terberat yang mungkin diambil Eropa terhadap Moskow pada tahap ini.

“Kita harus menilai kembali situasinya, khususnya mengenai Nord Stream 2,” kata Scholz dalam konferensi pers dengan pemimpin Irlandia di Berlin.

Pipa Nord Stream 2 dibangun untuk membawa gas dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Pembangunan telah selesai, namun belum mendapatkan persetujuan peraturan.

Pada gilirannya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutterss menganggap keputusan Putin sebagai “pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

“PBB, sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina, di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional,” katanya.

Negara-negara lain juga ikut mengecam aksi dari Putin tersebut, mulai dari Prancis, Inggris, Turki, hingga Jepang.