Rp71 Triliun untuk Program Makan Gratis Masih Disimpan di APBN

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ini masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Hal ini disebabkan karena hingga kini belum ada detail skema penyaluran program tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, “Sampai saat ini belum ada detail skema penyaluran program tersebut. Oleh karena itu, anggarannya yang masuk dalam postur APBN 2025 masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).”

Sampai sekarang, pemerintah belum menetapkan kementerian atau lembaga (K/L) yang akan mengeksekusi program makan bergizi gratis ini. “Bagaimana kalau itu belum (ditetapkan KL pelaksananya) tapi sudah masuk postur? Ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DJP, Senin (24/6/2024).

Pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, sebelum akhirnya dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024. “Tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa mereka masih menunggu detail pelaksanaan program untuk dapat menyusun RAPBN 2025 lebih lengkap. “Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti dari tim pak Prabowo yang akan jelaskan,” tambahnya.

Jika Tim Prabowo-Gibran belum melaporkan detail pelaksanaan dan siapa yang akan mengeksekusi program ini hingga akhir pembahasan APBN 2025, maka anggaran yang sudah dialokasikan akan tetap disimpan oleh negara. “Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” tutup Sri Mulyani.

Sementara itu, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi skema pelaksanaan program makan siang gratis dan memastikan bahwa program ini tidak akan menambah beban APBN karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Kami berkomitmen melakukan program unggulan pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama,” pungkas Thomas.