Respon Pembakaran Al-Qur’an di Swedia, Wapres Ma’ruf: Pemerintah Sudah Membuat Nota Diplomatik

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dengan tegas menyatakan bahwa aksi pembakaran dan perobekan Alquran bukan bentuk kebebasan berekspresi. Hal ini diungkap merespons pembakaran Alquran di luar negeri.

“Jadi saya kira tidak betul kalau itu merupakan kebebasan berekspresi, kemudian orang boleh seenaknya tanpa mementingkan hak orang lain, pihak lain,” kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan resmi diterbitkan Setwapres, Kamis (26/1).

Mantan Ketua Manjelis Ulama Indoneia (MUI) menyebut pembakaran Alquran dapat memicu konflik dan merusak toleransi beragama di berbagai negara.

“Memang peristiwa itu bisa memicu konflik, bahkan kalau kita tidak bisa menjaganya, potensi konflik itu bisa melebar, terjadi di berbagai negara lain,” pinta dia

Wapres Ma’ruf berpendapat ucapan yang terlontar dari seseorang punya potensi membawa permusuhan, apalagi sampai membakar dan menyobek Alquran.

Karenanya, Ia berpesan tindakan penodaan agama dalam bentuk apapun dan di manapun harus dicegah. Termasuk dengan pemberian sanksi bagi para pelakunya.

“Di negara kita, alhamdulillah kita sudah bisa selalu menjaga yang disebut sebagai penodaan agama. Oleh karena itu, bagi kita, kita cegah penodaan agama itu, harus kita beri sanksi, supaya tidak terjadi dan menimbulkan konflik,” pesannya.

Menurut Ma’ruf, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tidak hanya mengutuk keras, tetapi juga berupaya meredam potensi konflik yang lebih luas akibat aksi tersebut.

“Ini pemerintah sudah membuat nota diplomatik protes tentang peristiwa ini dan telah memanggil Duta Besarnya,” ucapnya.

Diketahui, sebelumnya politikus sayap kanan Swedia Rasmus Paludan membakar Alquran dalam demonstrasi di depan Kedubes Turki di Stockholm pada Sabtu (21/1). Tindakan Paludan lantas menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas muslim terbesar. 

Duta besar Swedia di beberapa negara-negara mayoritas muslim bahkan memprotesnya akibat aksi Paludan yang seakan dibiarkan pemerintah negara Eropa itu.