RDP BPH Migas, Dyah Roro Dorong Daerah 3T Dapat Perhatian Khusus

Dyah Roro Esti
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat RDP dengan BPH Migas (Foto: tees/beritabaru.co)

Berita Baru, Jakarta – Komisi VII DPR RI adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

RDP membahas capaian kinerja dan evaluasi BBM satu harga.

Pada kesempatan itu, BPH Migas menyampaikan target Program BBM Satu Harga sebanyak 170 penyalur pada 2019.

Di mana program dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditentukan, selesai Oktober 2019.

Kepala BPH Migas  M. Fanshurullah Asa menyampaikan BPH Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan penyaluran BBM Satu Harga.

“Akan ada 500 titik penyalur BBM Satu Harga hingga 2024. Tentu BPH Migas akan mengawal program ini agar berjalan sesuai target,” ujar Ifan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII Dyah Roro Esti mendorong agar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati BBM satu harga agar mendapatkan perhatian khusus.

“Salah satunya di dapil saya, yaitu Pulau Bawean, Kabupaten Gresik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dyah Roro menyampaikan, data terakhir harga BBM di Pulau Bawean berada pada kisaran harga Rp8.500 – Rp9.000, semenatara di Kabupaten Gresik harganya Rp6.450.

“Adapun untuk solar bersubsidi di Pulau Bawean berada pada kisaran 8.000 hingga 8.500 rupiah, sedangkan di Gresik kota 5.150 rupiah. Sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Berita Terkait :  Dyah Roro Esti Minta Bawean Masuk Prioritas Pasar Pesawat N-219

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengatakan bahwa wilayah 3T seperti di Indonesia bagian timur juga harus diberikan perhatian khusus.

“Jangan sampai ada sebagian daripada masyarakat Indonesia yang di anak tirikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dyah Roro menyampaikan meskipun eksekutor utama adalah pemerintah, khususnya Dirjen Migas, tetapi pembahasan terkait kesenjangan harga tidak akan berakhir saat itu saja.

“Insya Allah akan tetap saya khawal di rapat-rapat yang akan datang,” tegasnya.

“Kedepannya, dengan perkembangan teknologi, digitalisasi SPBU atau “IT Nozel” diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara real-time,” pungkas Dyah Roro.

Tinggalkan Balasan