Presiden Jokowi menerima Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) dari Menko Polhukam Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/01/2023)

Presiden Jokowi Segera Kumpulkan Para Menteri Bahas Penanganan Pelanggaran HAM

Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk memastikan penanganan non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berjalan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, rapat kabinet mengenai pelanggaran HAM berat akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat ini, Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini. Nanti akan dibagi tugas oleh Presiden,” kata Mahfud melalui video di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (12/1).

Presiden Jokowi, ucap Mahfud, akan menjelaskan tugas rinci para menteri terkait penanganan non-yudisial pelanggaran HAM berat.

Selain itu, Presiden akan memberi target waktu penyelesaian tugas-tugas itu. Dan juga membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawal progres penanganan non-yudisial pelanggaran HAM berat.

Berita Terkait : Indonesia Dinilai Memberikan Keterangan Kontradiktif Terkait HAM

“Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa, lapor kepada Presiden sampai ini terpenuhi,” ucap Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memastikan dirinya akan terlibat memilih sosok-sosok yang akan mengisi satgas. Satgas tersebut akan berkantor di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia menyesalkan hal itu terjadi.

Jokowi berjanji memulihkan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia memastikan langkah itu tak menghapus upaya penanganan lewat jalur hukum.