Presiden Jokowi Minta Pemerintah Daerah Ikut Bagikan Bantuan Sosial

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat yang tengah terkait dengan kenaikan harga bahan pokok. Bantuan-bantuan tersebut termasuk bantuan berupa 10 kilogram beras yang akan diberikan hingga akhir tahun, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 200 ribu per bulan selama November-Desember.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa bantuan-bantuan tersebut mungkin masih kurang untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi mengeluarkan permintaan kepada pemerintah daerah agar juga turut serta dalam memberikan bantuan sosial.

Hal ini diungkapkan oleh Jokowi saat memberikan arahan khusus kepada penjabat kepala daerah. Dia mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memberikan bantuan sosial.

“Alokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial dalam kondisi seperti ini ketika harga beras naik, saya meminta kepada bapak dan ibu semuanya untuk mengeluarkan bantuan sosial. Seperti pasar murah, yang saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat,” ungkap Jokowi dalam arahannya di Istana Negara pada Senin (30/10/2023).

Dia juga menyarankan agar pemerintah provinsi memberikan tambahan bantuan berupa 5 kilogram beras, dan pemerintah kota/kabupaten juga memberikan bantuan sebesar 5 kilogram beras.

Menurut Jokowi, jika daerah ikut memberikan bantuan sosial, maka masalah daya beli masyarakat akan dapat terselesaikan dengan lebih baik, dan masyarakat akan merasa lebih sejahtera.

“Apabila kita bersinergi seperti ini, rakyat akan merasa lebih tenang,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah mendukung produk dalam negeri, terutama produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dia menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan pengembangan industri hilir.