Pengadilan Independen Inggris Temukan Bukti Pelanggaran HAM China kepada Etnis Uyghur

Berita Baru, Internasional – Orang-orang Uyghur yang tinggal di provinsi Xinjiang, telah menjadi sasaran pelanggaran HAM oleh China yang juga disebut sebagai bentuk genosida.  Ratusan ribu atau mungkin satu juta orang telah dipenjara tanpa peradilan, kata ketua pengadilan, Sir Geoffrey Nice QC, saat menyampaikan temuannya di pengadilan di London.

“Aparat represi negara yang luas ini tidak akan ada jika sebuah rencana tidak disahkan di tingkat tertinggi,” kata Nice.

Pengadilan Uyghur yang berbasis di Inggris terdiri dari pengacara, akademisi, dan pebisnis. Keberadaannya tidak memiliki dukungan dan kekuatan pemerintah untuk memberikan sanksi atau menghukum China, tetapi penyelenggaranya berharap proses pengungkapan bukti secara terbuka akan memaksa tindakan internasional untuk mengatasi dugaan pelanggaran HAM  terhadap Uyghur, sebuah kelompok etnis yang sebagian besar Muslim.

Seperti dilansir dari The Guardian, laporan pengadilan itu mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi termasuk penyiksaan dan penindasan sistematis terhadap kelahiran telah terjadi. Nice mengatakan, perlakuan China terhadap Uyghur di bawah konvensi Jenewa sama dengan niat untuk menghancurkan semua atau sebagian kelompok secara fisik atau biologis, sebuah penilaian yang sebagian besar didasarkan pada penekanan kelahiran.

Menanggapi temuan tersebut, kelompok lintas partai anggota parlemen Inggris mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memeriksa kembali penolakannya untuk bergabung dengan pemerintahan Biden dan menyatakan genosida di Xinjiang.

Nice mengatakan bahwa meskipun beberapa orang Uyghur telah terbunuh dalam tahanan, tidak ada bukti pembunuhan massal, dan perbandingan dengan Holocaust Nazi tidak membantu.

Mereka yang ditahan malah sebagian besar dibebaskan setelah reindoktrinasi, kata Nice, sebagai bagian dari rencana pemerintah pusat, memerintahkan pada tingkat yang paling tinggi, untuk mengintegrasikan kembali provinsi Xinjiang dan memecah setiap aspek budaya Uyghur.

“Ratusan ribu orang Uyghur – diperkiraan lebih dari satu juta – telah ditahan oleh otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tanpa alasan apa pun, dan menjadi sasaran tindakan kekejaman, kebejatan, dan ketidakmanusiawian yang tidak bermoral, ” kata laporan pengadilan. “Kadang-kadang hingga 50 orang ditahan di sel seluas 22 meter persegi.”

Laporan itu mengatakan ada bukti bahwa para tahanan telah dikurung dalam wadah hingga leher mereka dalam air dingin, dibelenggu oleh rantai logam berat dan tidak dapat bergerak selama berbulan-bulan. Beberapa dari yang ditahan dilaporkan telah mengalami kekerasan seksual yang ekstrim, termasuk pemerkosaan beramai-ramai dan penetrasi dengan batang kejut listrik dan jeruji besi. Para Wanita juga diperkosa oleh pria yang memasuki pusat penahanan dengan membayar, kata laporan itu.

Pengadilan juga menemukan bukti aborsi paksa, pengangkatan rahim di luar kehendak perempuan, pembunuhan bayi segera setelah lahir dan sterilisasi paksa massal melalui pemasangan alat IUD yang hanya bisa dilepas dengan cara pembedahan.

“Di 29 kabupaten dengan populasi mayoritas penduduk asli di mana kami memiliki data 2019 atau 2020, angka kelahiran telah turun 58,5% dari rata-rata awal 2011-15,” kata laporan itu. “Di negara-negara yang lebih dari 90% penduduk asli, angka kelahiran turun pada tingkat yang lebih besar, menunjukkan penurunan 66,3% pada 2019-20.”

Ratusan ribu anak-anak Uyghur telah diambil dari keluarga mereka dan ditempatkan di sekolah asrama Han-ran. Kuburan-kuburan telah dibuldoser atau dibangun, masjid dihancurkan, dan praktik keagamaan dilarang, tambahnya.

Nice mengatakan jika bahwa pengadilan tidak akan berfungsi jika pengadilan internasional sendiri telah dipesan oleh pemerintah dan takut untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Nice juga menambahkan bahwa ada kewajiban untuk mengetahui kepalsuan atau kebenaran penderitaan sesama manusia dan pelanggaran hukum manusia internasional.

Selama konferensi pers minggu ini, Zheng Zeguang, duta besar Tiongkok untuk Inggris, mengatakan: “Yang disebut saksi yang dikumpulkan oleh penyelenggara hanyalah actor, dan tak lebih hanya sekadar mengarang, tentang penganiayaan yang tidak pernah terjadi sama sekali.”

Kedutaan China di London juga dimintai komentar atas laporan pengadilan, yang diterbitkan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara 428 banding 1 untuk melarang impor dari Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa.

Menanggapi pemungutan suara tersebut, seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan bahwa “apa yang disebut kerja paksa dan genosida di Xinjiang adalah rumor yang sepenuhnya kejam” dan menuduh AS menggunakan masalah terkait Xinjiang untuk menyebarkan desas-desus dengan kedok hak asasi manusia dalam manipulasi politik dan penindasan ekonomi.

Australia, AS dan Inggris telah menyatakan mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun depan. Prancis sejauh ini menolak untuk melakukannya.