Berita

 Network

 Partner

Pemerintah Pastikan Kesiapan Logistik Vaksin Covid-19

Pemerintah Pastikan Kesiapan Logistik Vaksin Covid-19

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi khususnya logistik vaksin Covid-19 berjalan dengan lancar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional atau Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa kesiapan daerah secara umum sudah cukup baik.

“Untuk distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi,” katanya Wiku saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Gedung BNPB, Kamis (24/12).

Menurutnya, uji klinis vaksin Sinovac saat ini tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma. Uji klinis dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.

Berita Terkait :  Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Selanjutnya, kata Wiku hasil uji klinis tersebut akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).

Terkait vaksin Merah Putihy ang sedang dikembangkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, Wiku mengatakan bibit vaksinnya akan diserahkan kepada Bio Farma pada awal 2021.

“Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama pada 2021,” jelasnya.

Wiku menegaskan bahwa pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, minim efek samping dan tentunya halal.

Wiku menjelaskan saat ini pemerintah pun sedang gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar kekebalan imunitas atau herd immunity semakin mudah tercapai.

Berita Terkait :  Tinjau Vaksinasi Massal di Stadion Pakansari, Jokowi Targetkan Herd Immunity di Bogor Tercapai pada Agustus

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi.

“Agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga tercapai herd immunity,” pungkasnya.