Pemerintah Naikkan Target PNBP di RAPBN 2025

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk dalam Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yang ditargetkan meningkat dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

“Proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN akan menambah dividen yang dibayarkan sebesar Rp4 triliun, sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun. Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan KND,” jelas Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Selain dividen BUMN, kenaikan target PNBP juga diperoleh dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), yang diproyeksikan naik sebesar Rp4,26 triliun. Beberapa kementerian penyumbang terbesar di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan peningkatan PNBP sebesar Rp510 miliar, Polri naik sebesar Rp2,59 triliun, Kementerian Perhubungan yang menyumbang Rp9 triliun, serta Kementerian Hukum dan HAM dengan kontribusi Rp8,6 triliun.

“Dengan demikian, dari sisi penerimaan negara bukan pajak, terdapat kenaikan sebesar Rp8,26 triliun, yaitu dari KND sebesar Rp4 triliun dan PNBP dari K/L sebesar Rp4,26 triliun,” tambahnya.

Di sisi lain, anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam RAPBN 2025 juga mengalami kenaikan, dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh empat program “Quick Win” yang diusulkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Belanja negara, jika mengacu pada usulan program Quick Win presiden terpilih, naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau ada kenaikan sebesar Rp117,87 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Program “Quick Win” tersebut mencakup beberapa sektor, di antaranya penyediaan makanan bergizi gratis dengan alokasi Rp71 triliun, yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun yang akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp2 triliun akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Program terakhir adalah lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun, yang akan dibagi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, masing-masing sebesar Rp7,5 triliun.

“Alokasi untuk program lumbung pangan ini akan dibagi rata, yaitu Rp7,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian,” pungkas Sri Mulyani.