Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

PBB Desak Ketersediaan Vaksin untuk Jutaan Pengungsi
(Foto: The Guardian)

PBB Desak Ketersediaan Vaksin untuk Jutaan Pengungsi

Berita Baru, Internasional – Para pegiat sosial kemanusiaan global dan LSM telah mendesak para pemimpin dunia untuk segera menyediakan vaksinasi Covid-19 bagi jutaan pengungsi dan orang-orang terkena dampak perang sebagai komunitas paling rentan di dunia,

Di Timur Tengah, dampak penularan telah meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, menyamai lonjakan angka global. Hal tersebut didorong oleh kurangnya penanganan tenaga kerja medis sehingga tidak dapat mengatasi jumlah kematian.

Di Suriah utara dan Irak, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (1/1), merupakan tempat jutaan orang mengungsi di kamp-kamp interniran, vaksin yang diberikan di AS dan Inggris telah meningkatkan kekhawatiran bahwa upaya kolektif para ilmuwan global akan difokuskan pada masyarakat maju.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah memohon agar vaksin yang diluncurkan di seluruh dunia dapat disalurkan untuk semua orang dan bahwa distribusinya harus diposisikan sebagai barang publik global.

Komentar tersebut muncul akibat kekhawatiran bahwa skema pengiriman vaksin Covid ke negara-negara miskin menghadapi risiko kegagalan yang tinggi.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang mengatur peluncurannya ke negara-negara miskin dan mengatakan bahwa akhir tahun 2021 sebanyak 12 miliar orang ditargetkan mendapat vaksinasi. Namun, target itu sebagaimana dikatakan oleh pejabat senior PBB merupakan langkah ambisius yang tidak mungkin tercapai tanpa peningkatan sumber daya dan mobilisasi politik yang serius.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah menyampaikan keprihatinan tersebut, memohon agar pengungsi dan migran dimasukkan dalam alokasi vaksin pemerintah.

“Di masa pandemi dan seterusnya, kami… siap mendukung pemerintah dalam upaya mereka membuat perawatan kesehatan tersedia untuk semua, melalui jaminan kesehatan universal, menjadi kenyataan,” kata direktur jenderal IOM António Vitorino.

“Akses terhadap kesehatan adalah hak fundamental, tetapi terlalu sering mereka yang paling membutuhkannya – termasuk para migran dan pengungsi paksa – ditinggalkan. Jika tahun 2020 telah mengajarkan kita sesuatu, maka kesehatan yang buruk adalah masalah universal yang tidak dibedakan berdasarkan kebangsaan; jadi, agar benar-benar efektif, kami juga tidak harus mendapat jaminan kesehatan, termasuk dalam upaya vaksinasi Covid-19 mendatang.”

Mercy Corps, sebuah badan bantuan internasional, mengatakan kesulitan yang signifikan sudah ada dalam mengirimkan kebutuhan dasar ke tempat-tempat seperti Yaman dan Suriah, di mana kebutuhan akan vaksin sangat besar. “Risiko dan tantangan ke depan tidak terbatas pada pasokan vaksin atau pemeliharaan rantai dingin,” kata kepala eksekutif organisasi, Tjada D’Oyen McKenna. “Di zona konflik dan tempat-tempat menampung pengungsi dan pengungsi internal, vaksin kemungkinan besar akan menjadi sumber daya langka lain yang diperebutkan – dengan potensi meningkatnya ketegangan dan konflik sebagai akibatnya.”

“Kami juga sangat membutuhkan donor dan pemerintah untuk mendanai organisasi komunitas tepercaya untuk memulai pekerjaan penjangkauan. Guna memastikan bahwa informasi yang salah ditangani dan komunitas menerima vaksin ketika vaksin itu tiba. Jika kita tidak bertindak bersama sebagai komunitas global, kita berisiko meninggalkan seluruh generasi yang paling rentan.”

UNHCR mengatakan telah berhasil menekan tingkat infeksi pada komunitas pengungsi yang dipindahkan secara paksa pada tingkat yang sebanding dengan populasi lokal. Namun, jumlah resmi infeksi yang diberikan oleh pemerintah di negara-negara seperti Suriah secara luas diyakini tidak begitu valid.

Anggota senior sistem PBB khawatir bahwa distribusi vaksin akan menjadi alat politik, seperti halnya bantuan lain, seperti makanan dan obat-obatan. Pemerintah, sebagai tuan rumah kemungkinan besar akan menjadi sarana utama masuknya vaksin.

Sepanjang perang Suriah, komunitas yang tetap berada di luar kendali rezim Assad telah terabaikan keselamatannya. Hal tersebut sebagaimana dialami oleh komunitas pengungsi Irak.

“Saya tidak berpikir kami akan mendapatkan vaksin ini sebagai pengungsi internal di kamp-kamp karena kami memerlukan perwakilan untuk menyediakannya bagi kami,” kata Mahmoud Sleiman, seorang penduduk kamp Hassan Sham di Irak utara.

“Dalam kasus kami, pemerintahlah yang harus memesan untuk kami, dan saya ragu mereka akan mendapatkannya tepat waktu. Kalaupun mereka melakukannya, akan ada korupsi dalam prosesnya dan hanya orang kaya yang akan mendapatkannya. Orang miskin seperti saya tidak akan pernah,” tambahnya.

UNHCR mengatakan jumlah global pengungsian melampaui angka 80 juta pada pertengahan tahun 2020. Lebih dari 50 juta orang mengungsi secara internal, dengan potensi akses yang lebih sedikit ke bantuan internasional dibandingkan mereka yang berhasil melintasi perbatasan internasional.

“Sepupu saya tiba di Turki dan dia mengatakan Turki mungkin akan mendatanginya dan keluarganya pada Maret,” kata Ghassan Abbad, seorang Suriah yang melarikan diri ke provinsi Idlib dari Damaskus yang dikendalikan pemerintah pada 2016. “Tapi di sini, hanya Tuhan yang bisa membantu kami . Ada begitu banyak yang tewas dan sekarat di sini. Kutukan telah datang kepada kami, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya selama berbulan-bulan lagi.”

Khalid Murad, seorang anggota Yazidi dari sebuah kamp di bagian utara Kurdi Irak, mengatakan tidak melihat harapan nyata datang. “Saya tidak berpikir vaksin ini hanya untuk barat tapi saya pikir akan butuh waktu lama bagi orang Irak untuk menerimanya. Jika Irak menerima vaksin, kami juga akan mendapatkannya, terlepas dari fakta bahwa mereka tidak menganggap Yazidi sebagai orang Irak. Tetapi di bawah tekanan internasional, hal itu pada akhirnya akan datang kepada kami.”