Parpol, Pemerintah, dan OMS di Aceh Sepakati Pakta Integritas untuk Pembangunan Inklusif

Berita Baru, Aceh – Sejumlah partai politik di Aceh bersama Pemerintah Aceh dan organisasi masyarakat sipil resmi menandatangani pakta integritas, Senin (28/10/2024), yang berisi sembilan poin utama sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Aceh.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, dalam konferensi pers usai penandatanganan di salah satu hotel di Banda Aceh, menyampaikan bahwa pakta integritas ini menekankan pentingnya kebijakan inklusif yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

“Pakta ini memuat sembilan poin penting yang menjadi dasar komitmen partai politik dalam mendorong kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Khairil menjelaskan bahwa beberapa poin penting dalam pakta tersebut antara lain mencakup komitmen terhadap kebijakan anti-diskriminasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pendidikan politik, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, partai-partai politik berjanji memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Khairil juga menyoroti tiga isu utama yang ditekankan dalam pakta integritas, yakni lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta keberagaman. Ia menyoroti bahwa Aceh sering mengalami bencana alam seperti banjir di daerah Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Selatan. “Selama ini, respons pemerintah terhadap bencana alam masih bersifat reaktif tanpa adanya solusi konkret dan strategi jangka panjang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khairil menekankan pentingnya perhatian serius terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, terutama terkait kekerasan seksual pada anak. “Korban anak membutuhkan dukungan yang komprehensif agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman,” jelasnya.

Tak hanya itu, pakta ini juga berfokus pada penciptaan lingkungan inklusif bagi keberagaman, terutama dalam konteks kehidupan beragama yang damai. Menurut Khairil, kebijakan yang aman bagi keberagaman sangat penting untuk mencegah kekerasan atau diskriminasi.

Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Jadi Prioritas

Koalisi NGO HAM Aceh, lanjut Khairil, sedang menyusun model pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang akan diajukan kepada Bappeda Aceh. “Pemulihan korban HAM di Aceh merupakan tantangan besar. Kami berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada korban serta memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Khairil berharap agar pakta integritas ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi partai politik di Aceh untuk menciptakan perubahan yang positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Penandatanganan pakta ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik, antara lain Partai Gerindra, PKB, Partai Buruh, PSI, Partai Aceh, dan Partai Demokrat. Selain itu, Pemerintah Aceh juga diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Bappeda Aceh.