Meski Sangat Ingin, Taliban Belum Bisa Bicara di Majelis Umum PBB, Kenapa?

Berita Baru, New York – Para pemimpin baru Afghanistan atau Taliban meminta kesempatan untuk berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun keinginan itu tidak mungkin tercapai setidaknya untuk sesi ke-76 di New York.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Antonio Guterres telah menerima permintaan Taliban dengan kop surat dari “Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri,” yang ditandatangani oleh “Ameer Khan Muttaqi” sebagai “Menteri Luar Negeri.”

Namun permintaan itu sepertinya sulit untuk dikabulkan, setidaknya untuk saat ini. Hal itu dikarenakan beberapa hal.

Pertama, Komite Kredensial PBB belum bisa menunjuk siapa yang menjadi duta besar sah Afghanistan.  Di satu sisi, ada Ghulam Isaczai, yang merupakan duta besar di pemerintahan Ashraf Ghani. Tapi pemerintah Afghanistan telah diganti.

Di sisi lain, ada Suhail Shaheen yang merupakan juru bicara Taliban saat ini. Suhail Shaheen kini yang diharapkan Taliban sebagai pengganti Isaczai dan bicara di Majelis Umum PBB.

Awalnya, Isaczai dijadwalkan untuk berpidato di Majelis Umum pada hari Senin besok, hari terakhir sesi saat ini. Namun, menurut laporan AP, Taliban berpendapat bahwa dia tidak lagi mewakili Afghanistan.

Karena itu, Taliban ingin Komite Kredensial PBB mengakui Taliban dan duta besarnya yang baru.

Kedua, Komite Kredensial PBB yang beranggotakan 9 negara termasuk AS, Rusia dan China, tidak dijadwalkan untuk bertemu sampai Senin besok.

Di samping itu, ketiga, kalaupun Komite Kredensial PBB bertemu, menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada AP bahwa komite itu ‘akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan’ masalah tersebut.

Ketiga hal itu menunjukkan bahwa bahkan jika Taliban ingin bicara di Majelis Umum PBB di sesi ini, mereka tidak akan bisa. Kalau pun bisa, ‘mungkin’ akan bisa di sesi tahun depan.

Di samping ketiga masalah itu, ada lagi satu masalah yang menjadi perhatian, yaitu beberapa nama menteri dalam pemerintahan Taliban berada dalam daftar pengawasan terorisme PBB.