Meski Fiskal Berat, Presiden Jokowi Tetap Komitmen Beri Subsidi

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah akan terus memberikan subsidi untuk harga bahan bakar minyak, gas, dan listrik meskipun beban fiskal pemerintah cukup berat.

Komitmen tersebut diungkap Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).

“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM Pertalite dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” kata Presiden Jokowi.

Untuk memperlonggar kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga, serta BUMN untuk menerapkan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.

“Agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” imbuhnya.

Presiden menegaskan kebijakan saat ini adalah untuk memprioritaskan agar harga barang, baik barang energi dan pangan, terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ia juga memerintahkan jajarannya menggenjot produksi barang dalam negeri agar mampu meminimalisasi impor sehingga dapat turut menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di pasar.

Minyak goreng

Untuk komoditas pangan, terutama minyak goreng curah, secara khusus Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memastikan harga di seluruh provinsi setara dengan ketentuan pemerintah sebesar Rp.14 ribu per liter.

“Tadi menanyakan ke Pak Menko Maritim dan Investasi, dan Mendag yang baru, masih minta waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Saya kira secepatnya, agar harga tercapai agar terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Sejak akhir Mei 2022, Luhut ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengatasi sengkarut kelangkaan minyak goreng, dan kenaikan harga bahan pokok tersebut.

Sementara, Zulhas selaku Menteri Perdagangan (Mendag), menjadi menteri penanggung jawab perkembangan harga barang dan jasa.

Sementara untuk komoditas pangan lainnya, Presiden meminta dilakukan peningkatan kapasitas produksi. Ia meminta masing-masing daerah menambah kapasitas produksi untuk komoditas pangan, khususnya komoditas pangan yang menjadi khas daerah masing-masing.

“Peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi, BUMN. Semua harus ditingkatkan jangan mengikuti rutinitas harian,” katanya.