Menkopolhukam : Pemerintah Tidak Berencana Pulangkan FTF

Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD saat keluar dari Istana Kepresidenan (Foto:Setkab)

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada rencana Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau teroris lintas batas.

Mahfud menyampaikan bahwa jumlah FTF, per hari ini 689 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain.

“Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia,” ujar Menko Polhukam usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, Menko Polhukam mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta itu merasa tidak aman.

“Sehingga pemerintah, yang kedua ini, tidak ada rencana memulangkan teroris, tidak. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” tegas Mahfud.

Namun, Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS. Untuk anak-anak di bawah 10 tahun, menurutnya akan dipertimbangkan, tapi case by case.

Berita Terkait :  Ketua OKP PB PMII Tolak Rencana Pemulangan Eks ISIS

“Artinya ya lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak-anak yang yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada,” ungkapnya.

Berdasar data dari CIA, Jumlah anak-anak yang berada di bawah 10 tahun yaitu 689 orang, 228 ada identitas teridentifikasi sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya.

“Kemudian ada dari ICRP ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah menjadi bagian dari yang 689 dari CIA. Kemudian juga kita punya data-data yang ambil sendiri dari situ. Ya sekitar itulah jumlahnya,” jelas Menko.

Menururnya, hal terpenting adalah menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan.

“Tetapi bersamaan dengan itu mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu,” pungkasnya.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan