Menkes Tegaskan Tidak Akan Melakukan Vaksinasi Tanpa Izin BPOM

Berita Baru, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan tidak akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 jika tidak mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebab, kata Menkes BPOM adalah lembaga independen yang berwenang menentukan vaksin boleh digunakan atau tidak.

“Kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum approval BPOM keluar,” ujar Budi dalam jumpa pers yang disiarkan secara online, Senin (11/1).

Selain itu, Menkes juga menyampaikan rasa syukur kaewna Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan vaksin Sinovac halal dan suci.

“Dengan begitu, penggunaan vaksin tinggal menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM,” tutur Menkes Budi.

Menkes berharap BPOM bisa segera menerbitkan keputusan agar pihaknya segera menjalankan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia.

“Karena kita tidak mungkin, saya ulangi sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM,” tegas Menkes Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menyampaikan pemerintah berencana memulai vaksinasi pada Rabu (13/1) mendatang dan Presiden Joko Widodo akan jadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, BPOM dicanangkan akan memberikan pengumuman terkait izin penggunaan Vaksin Sinovac tersebut pada Senin (11/1) sore ini.

Sebelumnya, Hingga akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan dapat mendatangkan sekitar 426 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai perusahaan-perusahaan produsen

“Total yang akan kita terima pada akhir tahun ini sekitar 426 juta vaksin,” ujar Presiden’ Joko Widodo di Peringatan HUT PDIP Perjuangan pada Minggu (10/1).

Presiden mengatakan langkah di atas sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus berbahaya tersebut. Dengan melakukannya, dapat membuat setiap individu menjadi kebal dari infeksi Covid-19.