Menaker Ida Fauziyah Raih Gelar Doktor dari IPDN

Berita Baru, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyelesaikan sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat (17/7).

Menaker Ida meraih gelar Doktor dengan IPK 3,87 usai memaparkan hasil penelitian disertasi berjudul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Disertasinya diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi dan Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara lain.

Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan PUG, yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan, terutama tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.

“Dari hasil penelitian ada beberapa saran praktis yang saya sampaikan, seperti implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas, Meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan dan mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender,” papar Ida terkait disertasinya.

Ida juga menegaskan komitmen untuk penguatan kapasitas perempuan salah satunya seperti dalam kasus Omnibus Law. Ida mengatakan perlindungan terhadap tenaga kerja sudah ia bahas bersama serikat buruh dan asosiasi pengusaha.

Selain itu, Ida juga mengatakan bahwa perlindungannya terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang tertuang dalam RPP terkait awak kapal dan perikanan. Iajuga berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas pekerja di Indonesia dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka yang sebelumnya amsih low skill menjadi high skill.

“Saya juga berkomitmen untuk mendukung program vokasi, termasuk memberikan pelatihan bagi penerima program kartu prakerja. Kami menyiapkan seluruh LPK milik swasta dan BLK milik Pemerintah untuk berkoordinasi menyesuaikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini,” tutur Ida.

Ida berharap 2.000 LPK yang sudah terdaftar segera bisa mendapat akreditasi. Sehingga nantinya tidak hanya sekadar menciptakan tenaga kerja yang standar, tapi juga sesuai dengan standar kompetensi dunia usaha.