![Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Bertumpu Pada Pemerintah Saja Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Bertumpu Pada Pemerintah Saja](https://beritabaru.co/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210930_090014.jpg)
Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Bertumpu Pada Pemerintah Saja
Berita Baru, Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD menilai penurunan indeks demokrasi di Indonesia bukan berarti pemerintah represif terhadap rakyat.
Menurut Mahfud, turunnya indeks demokrasi bisa disebabkan berbagai faktor yang turut memengaruhi, selain pemerintahan.
Ia menyebut, penurunan indeks demokrasi di Indonesia merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat.
“Indeks demokrasi turun bukan bertumpu pada pemerintah saja, melainkan penilaiannya ada budaya demokrasi. Kalau demokrasi mau disebut pemilihan umum, itu justru nilainya tinggi,” kata Mahfud.
Hal itu diungkap saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini di media sosial Twitter, Rabu (29/9).
Mahfud menuturkan bahwa skor demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, justru relatif baik karena tiap pihak bebas berkampanye dan mencalonkan diri.
Namun, skor demokrasi Indonesia mulai buruk ketika menyangkut masalah kebebasan berekspresi. Alasannya, lanjut Mahfud, ada masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan ketika berekspresi dan menyampaikan pendapat.
“Bukan karena penangkapan, budaya demokrasinya yang turun,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak berpendapat warga melalui revisi UU ITE.
“Kami buat (nantinya) UU (ITE) itu agar orang berbicara tidak usah ditangkap, tetapi bisa didamaikan,” sebut Mahfud.
Mahfus menyebut, lembaga peradilan di Indonesia tidak akan sembarang menghukum orang. Dan ia meminta aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menangkap orang yang dilaporkan karena ucapannya di muka umum.
“Tidak usah ditangkap, didamaikan saja orangnya. Kalau tidak bisa didamaikan, baru bisa diproses secara hukum,” terang Mahfud.
The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64.
Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy).
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020.
Walaupun demikian, rata-rata skor IDI pada tahun 2020 masih lebih tinggi daripada skor pada tahun 2018 sebesar 72,39.