Luluk Nur Hamidah Menilai Pemangkasan Anggaran di Kementan Tidak Tepat

Berita Baru, Jakarta – Berdasarkan surat yang diterbitkan Menteri Keuangan tentang Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, anggaran Kementan yang semula Rp 21,05 triliun menjadi Rp 14,05 triliun, terdapat pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 7 triliun. Pemangkasan ini sangat besar untuk kementerian yang punya fungsi vital seperti Kementan terlebih pemangkasan anggaran tersebut hingga sepertiga.

“Pemangkasan anggaran itu dilakukan untuk mendukung penanganan virus corona, namun yang perlu dikritisi disini, (pemangkasan anggaran_red) Badan Ketahanan Pangan Kementan yang memiliki fungsi stabilisasi harga, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, diversifikasi pangan, dan keamanan pangan”. Kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Luluk Nur Hamidah melalui keterang tertulis, Selasa (28/4).

Menurut Luluk, fungsi tersebut sangat penting, terlebih di masa pandemi. Namun ironisnya BKP menjadi salah satu ditjen dengan anggaran terendah.

Luluk mengungkapkan Badan Ketahanan Pangan memiliki alokasi kedua terendah setelah Ditjen Kementan. Di mana Badan Ketahanan Pangan awalnya memiliki alokasi sebesar dari Rp663 M menjadi Rp 475,9 miliar.

Anggaran ini, menurut Luluk, sangat minim mengingat Badan Ketahanan Pangan memiliki peran penting dan merupakan denyut jantung Kementan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjaga agar tidak terdapat krisis pangan selama masa PSBB.

“Melihat pemotongan APBN Kementan yang luar biasa ini, sebagai wakil rakyat yang memiliki dapil dengan potensi pertanian terbesar di Indonesia, sangat merasakan kekecewaan. Sebab sektor pertanian seharusnya diberi perlakuan khusus dan dibedakan dengan kementerian lain yang mengurusi sektor infrastruktur. Kalau bisa, harusnya ada anggaran ekstra untuk melindungi dan membela petani yang terus bekerja di tengah pandemi covid-19,” jelas Luluk.

Luluk mengungkapkan, Pemerintah harus selektif dalam melakukan pemangkasan anggaran. Katanya, jangan sampai penghematan APBN malah membuat rakyat kelaparan dan petani malah tidak didukung. Terlebih, saat ini ketersediaan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dukungan terhadap petani juga penting agar ekonomi mereka terjamin dan stok pangan tetap terjaga.

Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kata Luluk, jika pemangkasan harus dilakukan sebaiknya dilakukan dengan menimbang secara jernih apa yang menjadi prioritas saat ini. Pemerintah semestinya tahu Kementan adalah kementerian yang kinerjanya menyentuh petani dan rakyat langsung.

“Bila anggaran Kementan dipangkas cukup signifikan, dapat mengganggu ketahanan pangan yang bisa saja melahirkan suasana chaos dan meningkatnya kriminalitas di masyarakat,” ungkapnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah IV ini menuturkan, pemangkasan APBN Kementan hingga sepertiga merupakan langkah yang tergesa-gesa, tidak hati-hati dan tidak memikirkan fakta bahwa Kementan adalah kementerian yang mengurusi perut rakyat.

“Saat ini kita telah mendapati krisis pangan dan kelangkaan pangan di sejumlah daerah. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan risiko tersebut karena rantai pasokan dan tenaga kerja terganggu selama pandemi corona,” tuturnya.

“Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan melalui anggaran yang memadai di Kementan, bukannya dipangkas berlebihan. Jangan sampai Indonesia lepas dari krisis kesehatan akibat pandemi corona lalu masuk ke krisis pangan,” tambahnya.

Politisi PKB itu menegaskan bahwa Badan Ketahanan Pangan sangat penting untuk berkolaborasi dengan Bulog. Hal itu untuk mengantisipasi pemenuhan ketersediaan bahan pangan, mengingat Indonesia selama ini memiliki ketergantungan impor yang tinggi. Apalagi, sejumlah negara eksportir bahan pangan ke Tanah Air mulai mengurangi perdagangan komoditas pangan ke negara-negara lain, jadi semestinya impor bukan pilihan utama.

“Jika memang terpaksa harus dipangkas sekalipun, setidaknya ditjen yang sangat vital seperti Badan Ketahan Pangan tidak dipangkas bahkan ditambah anggarannya. Sebab, BKP memiliki program-program strategis seperti Lumbung Pangan Masyarakat, Pekarangan Pangan Lestari, Toko Tani Indonesia, Bantuan Pangan, Bantuan transportasi Distribusi Pangan, Gelar Pangan Murah serta Dukungan untuk Rumah Tangga Petani,” tutup Anggota Komisi IV DPR RI itu.