KPPIP Paparkan Pencapaian Proyek Strategis Nasional

Berita Baru, Jakarta – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mulai dari 2016, sampai dengan Desember 2019, terdapat 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselesaikan dalam membangun ibu kota negara baru (IKN).

Meski begitu, Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengaku, terdapat 88 persen proyek telah melewati tahap penyiapan dan ditargetkan pada akhir 2020 hanya 5 persen proyek yang masih dalam tahap penyiapan.

“Sebagai contoh di Kalimantan itu ada jalan tol Balikpapan-Samarinda. Ini sebetulnya mendorong IKN, tidak langsung tetapi mendukung karena jaraknya dekat dengan lokasi,” tutur Wahyu.

Wahyu memperkirakan, belum ada usulan proyek baru dari IKN mengingat masih dilakukannya proses penyiapan desain dan lainya

“Saya tidak tahu apakah masuk atau tidak di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi di sana juga sedang menyiapkan desain. Perencanaannya juga baru selesai. NAnti mungkin setelah itu baru dibuat rincian apa yang akan dikembangkan di sana, infrastruktur apa yang dikembangkan di daerah mana yang akan dilakukan staging pertama, dan seterusnya,” tambah Wahyu.

Sementara itu, sejak Juni 2018 hingga Desember 2019, KPPIP telah menerima 82 usulan PSN. Usulan PSN ini berasal dari 4 kementerian, 10 pemerintah daerah baik gubernur dan bupati, direktur BUMD dan BUMN, serta 1 badan usaha swasta.

Beberapa jenis proyek yang diusulkan antara lain adalah jalan dan jembatan, pelabuhan, pasar agribisnis, transportasi perkotaan, pengolahan sampah dan limbah, kawasan, smelter, perumahan, kereta api, pusat logistik, pembangkit listrik, air minum, peningkatan kualitas udara dan lainnya.

Wahyu juga mengatakan belum tentu semua proyek yang diusulkan ditetapkan sebagao PSN. Menurutnya pihaknya masih harus melakukan kajian atas proyek-proyek tersebut dan menyesuaikan dengan kriteria yang ada.

Dia mengaku, kriteria PSN harus disesuaikan mengingat terdapat permohonan proyek yang infrastruktur sudah terbangun dan PSN yang akan ditambahkan harus mempertimbangkan waktu Presiden Joko Widodo menjabat yakni pada 2024.

“Presiden Jokowi akan berakhir di 2024. Berarti kita akan mengupayakan mana proyek yang akan selesai di 2024, sehingga tidak memberikan PR yang berlebihan ke presiden berikutnya,” kata Wahyu.