Komnas HAM Akan Datangi Rumah Korban Pelecehan Seksual di KPI

Berita Baru, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendatangi rumah korban pelecehan seksual dan perundungan berinisial MS di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Kuasa Hukum korban, Muhammad Mualimin mengatakan Komas HAM akan mengirim dua orang ke rumah MS guna meminta keterangan dan bukti tambahan terkait pelecehan seksual yang menimpanya.

“Besok Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, Komnas HAM bakal mengirim 2 petugas ke rumah MS di Jakarta Barat,” kata Mualimin melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/10).

“Sejauh informasi yang kami peroleh, agenda Komnas HAM ke rumah MS adalah untuk pendalaman keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, selain MS, pihaknya juga akan meminta keterangan tambahan dari KPI dan para psikolog.

“Minggu ini kami akan ketemu dengan MS dan keluarganya. Meminta keterangan para psikolog yang pernah memeriksa MS dan juga meminta keterangan tambahan dari kesekretariatan KPI,” kata Beka, Senin (11/10).

Beka mengatakan Komnas HAM masih melakukan pendalaman keterangan sebelum menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Sebab, kata Beka, masih ada keterangan tidak sesuai dari para pihak terkait.

“Masih pendalaman keterangan karena ada beberapa keterangan yang nggak sinkron. Mau cross check sekali lagi sebelum memberikan kesimpulan dan rekomendasi,” ujarnya.

MS diduga mengalami pelecehan dan perundungan di KPI sejak 2012. MS sebagai korban sudah melaporkan dua kali ke kepolisian terkait itu. Namun, pihak kepolisian malah menyarankan MS untuk melaporkan kepada atasannya di KPI dan diselesaikan secara internal.

MS akhirnya balik kanan dan melaporkan ke atasannya di KPI. Namun, lembaga itu tak banyak mengambil tindakan, MS hanya dipindah tempat duduk yang jauh dari para pelaku.

MS kemudian membuat rilis pengakuan dan kronologi atas pelecehan yang menimpanya. Rilis itu viral. MS kembali melapor kepada kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK. Komnas HAM telah memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan.