Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

PBI JKN Tuban
Kantor Dinsos Tuban, (Foto: Istihar/Beritabaru.co).

Kemensos RI Coret Data PBI JKN 46.013 Jiwa di Tuban



Berita Baru, Tuban – Kemensos RI menghapus data 46.013 Jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) lewat BPJS Kesehatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (20/12).

Pernyataan penonaktifan atau penghapusan PBI JKN disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) dalam pertemuan di ruang komisi IV DPRD Tuban.

“Kami kaget sepanjang tahun 2019. Dua kali pengurangan penonaktifan kesertaan PJKN di data dinas kami,” ungkap kepala Dinsos PPPA di ruang komisi IV DPRD Tuban.

Nur Jannah menceritakan penonaktifan dan pemangkasan peserta PBI JKN itu, di mulai pada bulan Agustus 2019 sebanyak 19 031Jiwa. Bulan berikutnya, September sejumlah 26 982 Jiwa.

“Jika di jumlahkan, terdapat 46 013 orang hilang data kepersertaan PBI JKN,” ujarnya.

Adapun penonaktifan di lakukan Kemensos RI, berdasarkan tiga kriteria alasan pertama tidak masuk Basis Data Terpadu ( DBT), Kedua, Kartu JKN berturut-turut dua tahun tidak di gunakan peserta, Ketiga NIK KTP tidak sesuai penerima.

“Akan tetapi penghapusan itu, Kemensos membuka diri untuk di ulang verifikasi kembali atas data – data yang di non aktifkan,” sambungnya.

Verifikasi itu pun telah di lakukan Dinsos PPPA Tuban dari jumlah data terhapus 46 013 jiwa di 20 kecamatan kabupaten Tuban.

“Apakah data terpangkas sudah sesuai atau belum sebagai penerima PBI JKN,” ceritannya.

Dengan metode mengsingkronkan SIK NG (sistem informasi kesejahtraan sosial next genereration) oleh operator Kemensos yang telah dilatih setiap tahun sekali.

“Memang operatornya ada. Cuma sayangnya, feedback dari desa tidak meresponsnya. Sehingga, persoalan ini berdampak pada kemiskinan daerah. Permasalahan ada di verifikasi pendataan,” lanjutnya di hadapan DPRD Tuban.

Terpangkasnya PBI JKN membuat pengaruh puluhan ribu data kemiskinan ikut terpangkas menjadikan problem sendiri bagi kami jika tidak ada komitmen desa untuk turut memverifikasi data PBI JKN dan kemiskinan tersebut,” tutupnya. [Bangdon]