JK Sebut Kebijakan Subsidi BBM Jokowi Tak Patut Dilanjutkan

Berita Baru, Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak patut untuk dilanjutkan.

Salah satunya adalah soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang.

“Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu,” kata JK dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5).

Menurut JK, subsidi BBM memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus.

Ia menilai, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. JK pun menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu.

“Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya,” tegasnya.

“Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya,” ujarnya.

JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik.

Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat. Hanya saja, dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar.

“Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil,” kata dia.

Bagi JK, kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintahan selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

“Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang,” pungkasnya.