Jatam Tepis Permintaan Maaf Presiden, Soroti Ketidakpedulian terhadap Isu Lingkungan dan Hak Warga Lingkar Tambang

Berita Baru, Jakarta – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menolak permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mengakui khilaf dan kesalahan selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks akhir masa jabatan Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. “Di acara dzikir dan doa kebangsaan ini, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Prof K.H Ma’ruf Amin ingin memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi melalui akun X/@jokowi pada Jumat (2/8/2024).

Namun, Jatam menanggapi permintaan maaf tersebut dengan penolakan tegas. Mereka mengkritik Jokowi karena dinilai tidak memperhatikan isu lingkungan dan hak-hak warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Menurut Jatam, selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, pemerintahannya justru menjadi sumber ketakutan dan teror bagi warga di daerah lingkar tambang. “Permintaan maafmu kami tolak, Tuan. Sepuluh tahun berkuasa, Anda menjelma menjadi sumber ketakutan dan teror bagi warga lingkar tambang,” demikian kutipan dari akun X/@jatamnas yang dirilis pada Senin (5/8/2024).

Jatam juga menuduh Jokowi tidak peduli terhadap masalah lingkungan yang dihadapi warga di sekitar tambang. “Anda tak peduli dengan anak negeri yang tanahnya dirampas, airnya dicemari, anak-anaknya tewas di lubang-lubang tambang,” ujar Jatam. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Jokowi memberikan dukungan kepada investor sambil mengabaikan masalah kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang berusaha mempertahankan hak atas tanah mereka.

“Anda bahkan memberi karpet merah bagi investor, di saat yang sama, masa bodoh dengan warga yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi, bahkan masuk penjara hanya karena mempertahankan hak atas tanahnya,” tambah Jatam. Kritik ini menyoroti ketidakpedulian Jokowi terhadap hak-hak warga dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang selama masa jabatannya.