Jalankan Arahan, Stafsus Wapres RI Kawal Percepatan Pembangunan KIH di Gresik

Berita Baru, Gresik – Rencana pembangunan proyek strategis nasional Kawasan Industri Halal (KIH) di Kabupaten Gresik diharap segera terwujud. Mengingat, Indonesia saat ini masih belum ada Shelter House pemotongan daging sapi berstandar Internasional. Meski telah ada tempat pemotongan daging di beberapa wilayah, namun kapasitas dan kriteria belum memenuhi syarat standar ekspor.

Demikian disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Stafsus Wapres) RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim bersama Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Guntur Subagya, Setwapres Rahma Deni, Asisten Deputi Setwapres Ahmad Luthfi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Kamis (10/3).

“Jawa Timur merupakan salah satu penyuplai stok daging sapi terbesar, dimana dapat mencukupi ketersedian kebutuhan daging sekitar 60 persen, Jika Kawasan Industri Halal (KIH) di Kabupaten Gresik itu diwujudkan maka Jawa Timur Akan maju dan meningkat dari segi Ekonomi,” ujar Lukman.

Menurut Lukman, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan arahan khusus untuk mengawal percepatan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) yang saat ini menjadi harapan pemerintah daerah.

Proyek pembangunan KIH sendiri merupakan kawasan industri yang seluruh/sebagian kavling industrinya dialokasikan untuk perusahaan yang menghasilkan produk halal serta sarana prasarana dalam satu hamparan. Adapun letaknya berada di wilayah Kecamatan Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng dengan luas lahan 204 hektare. 

Sementara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, saat ini Pemkab Gresik sedang giat-giatnya dan serius melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, tentu saja pemerintah daerah sendiri tidak bisa lepas dari peran dan dukungan pemerintah pusat.

“Sebagaimana diharapkan kunjungan Stafsus Wapres RI di Gresik dapat menjadi jembatan atau mediasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Masih lanjut Bupati Gus Yani, selain KEK pembentukan KIH yang lebih ke wilayah Utara tersebut dinilai pas dengan kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mendukung baik dari produk makanan maupun minuman yang dihasilkan dari tiga Kecamatan Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng.

Sementara itu, Wakil Bupati Aminatun Habibah menambahkan, kedatangan Stafsus Wakil Presiden RI beserta rombongan merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah pusat terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik.

“Kedatangan Stafsus Wapres menjadi jembatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat akan hambatan apa yang menjadi kekurangan termasuk perda RTRW,” terangnya.

Untuk itu, Wabup Bu Min berharap proses segera terintegrasi dari hulu hingga hilir legalisasi Perda RTRW Kabupaten Gresik tahun 2022-2042 mendahului RTRW Provinsi untuk disampaikan pemerintah pusat.

“Agar pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat segera dapat dilaksanakan,” pungkasnya.